Papua Butuh Lembaga Karantina

JUBI — Pakar hukum pidana dan kriminologi Universitas Cendrawasih Jayapura, Basir Rohrohmana mengatakan, untuk menekan kasus perdagangan perempuan (trafiking) di Papua, perlu ada sebuah lembaga karantina.

“Belakangan ini kasus trafiking memang marak di Papua. Karena itu, perlu ada lembaga karantina sebagai filter. Dengan ini setiap penumpang kapal yang masuk Papua disaring sehingga bisa diketahui dengan jelas tujuannya. Seperti lembaga bea cukai untuk barang, begitu juga dengan manusia,” kata Basir, Selasa (31/8).

”Menurut teori kejahatan, masyarakat semakin berkembang, semakin tinggi kejahatan. Trafiking merupakan salah satu sisi kecil darinya. Trafiking masuk kategori kejahatan atas kebebasan orang, ini pelanggaran HAM,” tegasnya.

Trafiking masuk tindakan pidana, yakni melanggar UU nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang.

Basir menghimbau masyarakat agar membantu pihak kepolisian melacak aksi perampasan hak kemanusiaan tersebut. Karena meningkatnya kasus trafiking atas lemahnya pengawasan dari pihak terkait selain faktor ekonomi.

Diduga korban trafiking didatangkan dari Sulawesi Utara dan Jawa Timur dengan iming-iming gaji tinggi dan dipekerjakan di tempat bergengsi. ”Trafiking juga terjadi antarkota di Papua. Ini harus menjadi perhatian,” pungkas Basir. (Timo Marten)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *