DAP: SBY Belum Tanggap Masalah Papua

JUBI — Pemerintah Indonesia dianggap belum  serius menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua.

“Pemerintahan SBY masih membungkam atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, ini sangat mengecewakan,” kata Amigo Fonataba, Dewan Adat Papua Wilayah V, Selatan Papua, Rabu (29/9).

Sebagai negara demokrasi, kata dia, Pemerintah sudah seharusnya membuka diri atas isu, pelanggaran HAM dan aspirasi yang disampaikan oleh warganya. ”Tapi tanggapan balik selama ini, kami dituding separatis, pemberontak melawan negara dan lain-lain. Padahal kami ini bicara sesuai demokrasi,” ujarnya.

Menurut DAP, Pemerintah Indonesia harus kembali mereview Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969. ”Karena sejak tahun 1969 sampai sekarang, demokrasi tidak berjalan. Intimidasi, intervensi, pembantaian terus dilakukan hingga pembunuhan manusia Papua di depan mata,” tegasnya.

Pihak Internasional melalui Kongres Amerika Serikat telah merespon persoalan Papua. Anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega yang dikenal vokal dalam masalah Papua, sebelumnya menggelar dengar pendapat dengan topik mengenai tuduhan pelanggararan HAM di Papua pekan kemarin. Dikatakan Eni, masalah Papua akan diselesaikan sesuai standar dan mekanisme Internasional. (Willem Bobi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *