Pemberhentian KPU Merauke Harus Prosedural

JUBI — Salah satu isi selebaran dari oknum tak dikenal yang beredar di Kota Merauke adalah desakan agar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, Eligius Gebze bersama empat anggota, masing-masing Antonius Kaize, Jaya Ibnu Su’ud, Leonardus W dan Agnes Kasiuw harus diganti lantaran telah berpihak kepada kandidat tertentu.

Menanggapi itu, Anggota KPU Provinsi Papua, Marthen Fery Kareth menegaskan, untuk pergantian ketua bersama empat anggota di KPU, harus melalui suatu prosedur yang  jelas. Artinya bahwa, harus dilihat dulu apa tingkat kesalahan yang mereka lakukan. “Tidak bisa dengan serta merta diberhentikan begitu saja. Kalau mau memberhentikan seorang ketua bersama anggotanya, harus melalui suatu prosedur,” kata Marthen yang ditemui wartawan di kantor KPU Merauke, Kamis (30/9).

Semua orang, demikian Marthen, harus bisa menyadari dan memahami jika Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah di depan mata. Jika ada desakan untuk harus dilakukan pergantian, tentunya akan berdampak terhadap jadwal yang ditentukan.

“Mana bisa orang yang baru masuk di tengah jalan, mengetahui akan seluk beluk pekerjaan di dalam. Tentunya dia harus belajar dan memahami kembali. Dengan begitu, pelaksanaan PSU dipastikan molor sementara waktu yang diberikan MK hanya 60 hari,” tegasnya.

Lebih lanjut  Marthen mengungkapkan, sejauh ini, KPU Provinsi Papua belum menerima adanya laporan dari Panwaslu terkait pelanggaran berat yang dilakukan KPU Merauke. “Olehnya, mereka akan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana biasa hingga PSU berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan,” pungkasnya. (ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *