Pemerintah Tidak Dukung MRP

JUBI — Solidaritas Pedagang Asli Papua menilai kinerja Majelis Rakyat Papua selama 5 tahun tidak didukung Pemerintah. Pemerintah selalu menilai kinerja MRP langgar aturan.

Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua, Br. Rudolf Kambayong mengatakan, selama ini MRP telah berupaya maksimal untuk mengangkat hak-hak masyarakat. Namun, dalam perjuangan itu, Pemerintah selalu memberikan penilaian miring. “Pemerintah sangat administratif. Ini menggambarkan tak ada dukungan,” kata Kambayong kepada JUBI, Jumat (1/10).

Misalnya, kebijakan pemekaran Provinsi Papua Barat. MRP meminta agar pemekaran tersebut ditunda dan dipertimbangkan. Namun pemerintah tak menghiraukan masukan itu. “Padahal menurut aturan, MRP wajib memberikan masukan kepada Pemerintah. Banyak perjuangan MRP yang di ‘gunting’ pemerintah,” ujarnya.

Bagi kambayong, selama 5 tahun kinerjanya, MRP punya banyak persoalan. “Mereka telah berupaya mengangkat hak-hak dasar orang asli dan berusaha mendorong tuntutan masyarakat. Diantaranya, melakukan evaluasi dengan melibatkan masyarakat dan semua pihak. Bersama akar rumput mengembalikan otsus kepada pemerintah karena dinilai tidak mensejahterakan rakyat,” paparnya. 

Majelis Rakyat Papua dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Lembaga ini bertujuan mengangkat hak-hak dasar orang asli. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *