Konflik di Papua Karena Adanya Pelanggaran HAM

JUBI — Kasus – kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejangan pembangunan yang masih terjadi hingga kini, merupakan faktor pemicu konflik di tanah Papua.

“Namun,  faktor utama konflik dan tuntutan referendum oleh orang asli Papua adalah Manipulasi sejarah oleh Bangsa Indonesia,” ujar Aktivis Perempuan Papua, Aprilia Wayar, di Jayapura.

Hal tersebut disampaikan Aprilia ketika menjadi  pembicara dalam diskusi dengan
tema: “Kontruksi Politik Identitas Masyarakat Asli Papua Sebelum dan Sesudah
Oonomi Khusus  2001 di Kota Jayapura”. Diprakrasai oleh FOKER LSM Papua, sabtu kemarin (30/10)

Aprilian yang juga Penulis Novel “Mawar Hitam Tanpa Akar” ini, menilai soal  penandatangan
UU PMA (penandatanganan Modal Asing) pertama No. 1 tahun 1967 oleh Indonesia,
yang menandai masuknya PT Freeport di Timika Papua, merupakan awal Indonesia
mengakui bahwa Papua bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Repoblik Indonesia).

“Dasarnya apa? Sedangkan tahun 1969 PAPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) baru
mulai dilaksanakan,” ucapnya.

Dia menambahkan tanggal  1 Desember 1961 merupakan hari kemerdekaan Bangsa
Papua, ras Melanesia, sebab disana  ada Bendera dan  lagu Kebangsaan, sedangkan tahun 1962 Belanda baru mulai menyerahkan Papua ke UNTEA.

“Hingga kini, sangat jelas banyak pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap
orang asli Papua serta adanya kesenjangan pembangunan yang  membuat
orang Papua semakin berani menuntut referendum,” akuinya.

Dirinya menegaskan bawha Orang Papua tidak bodoh, karena sejarah telah d ketahui dengan benar.

“Sebab itu, perlu adanya dialog yang menghadirkan pihak ketiga, guna penyelesaian konflik Papua dan pelurusan sejarah,” tandasnya. (Marten)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *