Otsus Belum Menjadi Milik Orang Asli Papua

JUBI — Pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua sejak tahun 2001 hingga kini, belum mampu menjawab  dan menyentuh hak-hak dasar orang asli Papua.

Penilaian tersebut disampaikan Dominikus Sorabut saat membacakan himbauan tertulis dari Ketua Dewan Adat Papua disela-sela acara ulang tahun Majelis Rakyat Papua, Senin (1/11, yaitu tuntutan awal rakyat Papua adalah merdeka, namun Otsus hadir untuk menggantikannya.

“Namaun justru Otsus sebagai win-win solution yang diberikan untuk mengelabui situasi politik dikala itu,” ujar Perwakilan DAP, Dominikus Sorabut.

Sorabut menuturkan, di kala itu, masyarakat berupaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, NKRI tetap berupaya mempertahankan Papua dengan memberi kekhusan kepada orang asli.  

Kewenangan dan kekhususan yang diberikan, lanjut Sorabut, tak menjadi bagian dari orang asli, sebab pemerintah pusat terkesan tidak memberi ruang yang luas Kepada Pemerintah Daerah. “Hampir sebagian kebijakan diambil alih Jakarta, bahkan sampai saat ini banyak kebijakan yang harus diputuskan oleh pemerintah pusat.” akuinya.

Diera pemberlakukan Otsus Papua sejumlah kebijakan diambil alih oleh pemerintah Pusat di Jakarta. Diantaranya, Instrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat.

Pemekaran tersebut dibekap oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 174 tahun 1999 tentang percepatan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat.  

“Kiranya pemerintah lebih konsisten menjalankan apa yang di tetapkan dengan melihat aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat adat asli Papua, terutama dalam penyelesaian berbagai masalah yang belum tuntas,” tandasnya. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *