Lambert Pekikir : TPN/OPM Bukan Pelaku Penembakan di Nafri!

Jubi – Belum teridentifikasinya pelaku penembakan di di Jalan Raya Abepura-Koya, Kampung Nafri Distrik Abepura, yang terjadi Minggu, 28 Nov 2010 hingga menewaskan 1 orang dan melukai 4 orang lainnya, membuat TPN/OPM wilayah Perbatasan RI-PNG buka suara.

Lambert Pekikir, Komandan TPN/OPM Wilayah Perbatasan RI-PNG kepada Jubi menegaskan bahwa TPN/OPM tidak bertanggungjawab atas peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Mingggu (28/11) di Nafri tersebut.
“Kami dari pihak TPN/OPM tidak melakukan penembakan tersebut. Sampai detik ini tidak ada perintah dari markas kami untuk melakukan penembakan. Jadi kami merasa yakin tidak bertanggungjawab atas peristiwa penembakan di Kampung Nafri dan menewaskan satu orang itu. Jika kami yang lakukan penembakan tersebut, kami pasti akan bertanggungjawab.” tegas Lambert kepada Jubi melalui telpon genggamnya, Selasa pagi (30/11).

Justru, Komandan TPN/OPM wilayah perbatasan ini menghimbau agar pihak Kepolisian secepatnya mengidentifikasi pelaku penembakan.
“Polisi sudah punya data dari lapangan. Saksi dan amunisi pastinya sudah mereka periksa. Jadi mereka harus secepatnya mencari tahu siapa pelaku penembakan tersebut.” himbau Lambert.

Menurut Lambert, saling tuding mengenai siapa pelaku penembakan dalam peristiwa seperti yang terjadi di Kampung Nafri sudah harus ditinggalkan. Yang harus dilihat justru bagaimana penyelesaian konflik politik di Papua ini. Karena saat ini, aspirasi Merdeka sudah menjadi proyek besar di Tanah Papua. Proyek besar ini bukan saja melibatkan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan namun juga elemen-elemen pergerakan rakyat Papua.
“Karena aspirasi Merdeka sudah menjadi proyek besar bagi banyak pihak, akibatnya adalah masyarakat Papua terpecah belah. Ada yang pro Otsus, ada yang pro Merdeka dan ada juga yang diam saja. Ini tentunya merugikan orang Papua sendiri dan bisa berkelahi satu sama lain. Yang mendesak saat ini bagi rakyat Papua dan Pemerintah RI ada dua hal. Pertama adalah melakukan referendum ulang karena Pepera cacat hukum dan kedua mencari penyelesaian konflik politik bagi Papua dan NKRI” tegas Lambert. (Victor Mambor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *