Dana DIPA Papua Tahun 2011 Capai Rp. 28 Triliun

JUBI — Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan sesuai dengan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Se-Provinsi Papua dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011, maka Provinsi Papua memperoleh alokasi pagu dana sebesar Rp28 triliun lebih.

“Meningkatnya alokasi pagu dana Provinsi Papua pada 2011, karena adanya sumber pendanaan baru, yakni dana bagi hasil perpajakan dan dana bagi hasil sumber daya alam tertentu,” ujar Gubernur Suebu, saat acara penyeraah DIPA Papua 2011, di aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Kamis (30/12).

Barnabas Suebu menjelaskan secara rincian dana tersebut adalah DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp7,358 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp12,914 triliun terdiri dari DAU Provinsi Papua sebesar Rp1,276 triliun dan DAU kabupaten/kota sebesar Rp11,638 triliun.

“Serta  Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2,316 triliun terdiri dari DAK Provinsi Papua sebesar Rp96,316 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 2,220 triliun,” ucap Suebu, saat membaca sambutannya.

Ditambahkan, dana Otonomi Khusus sebesar Rp3,157 triliun, Tambahan Otsus Infrastruktur Rp800 miliar, penyesuaian Rp213,793 miliar, dana bagi hasil pajak Rp1,248 triliun terdiri dari Rp279,722 miliar untuk provinsi dan Rp968 miliar untuk kabupaten/kota.

“Serta dana bagi hasil sumber daya alam Rp7,002 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk kabupaten/kota,” lanjutnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kata Gubernur Suebu, telah memberikan kewenangan perpajakan (taxing power) yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.

“Daerah diberikan kewenangan untuk memperluas basis pajak yang sudah ada dan mengelola jenis-jenis pajak baru, termasuk bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan,” ungkapnya.  

Hal ini sejalan dengan program pemerintah diberikan kepada daerah, sehingga terhitung mulai 1 Januari 2011 akan diserahkan menjadi pajak daerah.  Sementara PBB Perdesaan dan Perkotaan akan diserahkan kepada daerah selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014,” kata Barnabas Suebu.

“Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana, institusi, infrastruktur hukum di daerah, dan sumberdaya manusia yang akan melakukan proses administrasi, pendataan, penilaian, penetapan, dan pemungutan kedua jenis pajak tersebut,” pesannya.

Dia menegaskan berbagai perbedaan persepsi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif daerah harus selesaikan secara baik. “Termasuk berbagai hambatan yang terjadi dalam birokrasi perlu tangani secara bijaksana,” tandasnya.

Dengan demikian alokasi ini meningkat cukup tajam dibandingkan tahun anggaran 2010, yaitu sebesar 20,01 persen, atau sebesar Rp5 triliun lebih. (Eveerth)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *