Pemda Biak Diminta Tegas Soal Miras

JUBI — Sikap tegas pemerintah dalam memberantas masalah Minuman Keras (miras) sangat diperlukan, sebagaimana Pemerintah Kabupaten Biak diminta menindak tegas bila ada penjualan yang dilakukan secara bebas.

Permintaan ini disampaikan, Salah satu warga Biak, Elia Yeninar, sekaligus mengakui jika selama ini razia dilakukan, namun masih ada yang berjualan bebas dan beredar di masyarakat.

“Kalau memang Pemda Biak ingin memberhentikan keberadaan miras, maka harus dilakukan dengan tegas dan dikontol dengan baik oleh para petugas yang sudah diberikan wewenang,”  ucap Elia, yang juga mahasiswa Universitas Cenderawasih ini.

Elia menegaskan, jika pemda menyuruh aparat kepolisian untuk menyita keberadaan miras, harus dilakukan disemua tempat dan semua golongan berdasarkan lapisan masyarakat.

“Kalau swiping miras harus semua, termasuk para pejabat, toko-toko, aparat keamanan, polisi, TNI semuanya harus di sita dan diberikan sanksi yang sama, jangan hanya masyarakat saja yang di larang,” ujarnya.

Dari pantauan JUBI, saat peredaraan miras di Kabupaten Bia sedang diberhentikan, selain itu hanya Dibeberapa lokasi saja yang digelar rasia oleh aparat kepolisian. Sebagian toko tidak berdangang miras walaupun barangnya ada, sedangkan sebagian toko tetap masih tetap menjual miras walaupun sudah diperingatkan oleh Pemda.

Sebelumnya Kepala dinas pendapatan daerah (Kadispenda) Biak, Andreas Msen, menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tim inspeksi mendadak Pemkab Biak menemukan pelanggaran instruksi Bupati No 3 karena tidak mentaati pembatasan jam operasi penjualan minuman keras.

“Pemantauan dilapangan terus dilakukan, sebagaimana tim terpadu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindusrian dan Perdagangan serta Dispenda telah menyita izin usaha tiga kafe dan sejumlah toko penjual minuman keras untuk diusulkan dicabut,” katanya.

Dimintakan kepada setiap pengecer, pemasok dan pemilik hiburan malam dapat mendukung pembatasan jam jual minuman keras untuk menghormati serta menghormati perayaan Natal 25 Desember 2010 dan pemyambutan tahun baru 1 Januari 2011. “Yang terbukti bersalah akan ditindak tegas, termasuk mencabut izin usaha,” tandasnya. (Yarid AP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *