Pemda Paniai Diminta Selesaikan Masalah Degeuwo

JUBI — Ketua Aliansi Masyarakat Wolani, Thobias Bagubau mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai ikut menyelesaikan kasus penambangan emas di sepanjang Kali Degeuwo.

“Sebagai kabupaten induk, Pemkab Paniai juga harus terlibat untuk selesaikan persoalan di Degeuwo,” ujarnya kepada wartawan di Nabire, Kamis (30/12).

Karena tambang emas di Kali Degeuwo berada di tanah adat suku Moni, Wolani dan Mee, Thobias berharap agar pemerintah daerah tidak boleh apatis. “Jangan biarkan masyarakat menderita diatas kekayaan emas.”

Pemkab Paniai dan Intan Jaya, kata dia, bertanggungjawab dalam menangani persoalan penambangan emas di Degeuwo. Sebab sampai sekarang tidak ada upaya nyata menjadikan lokasi pendulangan emas sebagai sumber pendapatan asli daerah dan masyarakat tidak banyak merasakan hasilnya.

“Ini yang dari dulu kami terus berteriak, tapi pemerintah tutup mata hati. Entah sampai kapan mereka mau perhatikan, yang jelas kita akan berjuang,” ucap Thobias didampingi beberapa tokoh masyarakat dan pemuda asal Degeuwo.

Yoel Ematapa, menambahkan, semua komponen masyarakat pemilik ulayat akan berjuang untuk memperoleh hasil penambangan tersebut. “Itu hak masyarakat, jadi mau tidak mau kita perjuangkan diatas hak ulayat kami,” tegas Yoel.

Thobias dan Yoel berharap, kekayaan emas tersebut harus ditata sedemikian rupa agar hasilnya dapat dinikmati daerah dan masyarakat setempat. “Bukan bar, kafe, biliar dan aksi maksiat yang harus dibangun di Degeuwo, tetapi usaha emas ini benar-benar diperjuangkan untuk masyarakat setempat. Jadi, pemerintah jangan diam,” ujarnya lagi.

Penerbangan Helikopter yang tiap hari beroperasi selama ini, kata Thobias, tidak ada ijin resmi. Oleh sebab itu, wajar kalau masyarakat minta hentikan. Karena helykopter ikut mendukung aktivitas yang dapat menghancurkan moralitas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. “Heli itu harus dihentikan,” pintanya.

Secara terpisah, Anggota DPR Papua, Harun Agimbau menyatakan, pihaknya telah mendesak Kapolda Papua segera melarang helykopter terbang ke Degeuwo. “Kemarin kami sudah ketemu dengan Kapolda Papua, deadlinenya Januari penerbangan itu harus ditutup.”

Ia menilai, lantaran ada akses penerbangan helikopter dari dan ke wilayah Degeuwo, persoalan penambangan emas masih terus berlanjut.

“Biasa angkut miras, alat judi dan wanita pekerja seks komersial, itu yang bikin masalah. Jadi, kami minta penerbangan heli dihentikan segera dan pemerintah daerah juga ikut mendukung penyelesaian masalah atas penambangan ilegal selama 10 tahun belakangan ini,” tutur Harun. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *