Komnas HAM Tak Sepakat Pendapat Mabes TNI

JUBI — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyatakan sangat tidak sepakat dengan pendapat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) yang menyatakan kasus kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil Papua yang rekamannya tersebar di Internet bukan pelanggaran hak asasi manusia.

“Kasus kekerasan oleh tentara terhadap warga sipil Papua itu mempunyai unsur yang kuat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kami tidak sepakat dengan pendapat sebelumnya,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib, di Jayapura, Minggu (3/1).

Bagi dia, pihak TNI menilai kasus tersebut tidak  melanggar Hak Asasi Manusia dan sama sekali tak  ada hubungannya. “Mereka menilai masalah ini bukan kasus pelanggaran HAM tapi merupakan masalah internal TNI yakni tak menjalankan perintah yang diturunkan oleh pucuk pimpinan.  Padahal jelas-jelas sudah melanggar HAM.” ucap Murib, kepada JUBI sebelumnya.

“Kita tidak bisa ngotot dan tuntut banyak karena bukan wilayah hukum kita.” Dia mengatakan, pihak TNI menjatuhkan hukuman ringan karena mereka menilai Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka adalah kelompok pemberontak dan melawan negara. Kelompok tesebut yang dianiaya dan siksa sehingga dianggap sebagai hal yang biasa.

“Bagi prospektif mereka hal ini wajar dilakukan karena mereka lawan Negara,” ujar Murib. Pernyataan itu, kata dia,  merupakan upaya pembenaran terhadap tindakan prajurit TNI yang melakukan kekerasan.

“Disisi lain pernyataan itu didasarkan pada proses pengadilan militer di Papua yang sangat sepihak, diskriminatif, dan jauh dari rasa keadilan korban, Sebab, tidak ada korban maupun saksi yang dihadirkan selama proses pengadilan berlangsung,” ungkapnya.

Perbedaan pendapat dikemukan Matius Murib, setelah sebelumnya Berdasarkan proses penyelidikan lembaga Mabes TNI. dimana Inspektur Jenderal Markas Besar TNI Letnan Jenderal M. Noer Muis, mengatakan aksi tersebut merupakan pelanggaran perintah di luar batas kepatutan.

Dalam hal ini pelanggaran perintah yakni adanya perlakuan seperti memukul, menendang, dan bertindak berlebihan selama tentara menginterogasi anggota gerombolan bersenjata, yang lazim disebut TNI sebagai Organisasi Papua Merdeka.

Sebelumnya, TNI menggelar sidang terhadap kasus video penganiayaan dan kekerasan terhadap warga Tingginambut di Kantor Oditur militer III – 19  kodam XVII Cenderawasih Papua, di Jayapura. Sidang ini  berlangsung sejak Jumat hingga Kamis (5-11/11/2010) . Dengan hasil dari persidangan itu, empat TNI terbukti sebagai pelaku. Hakim memutuskan empat terdakwa tersebut menjalani kurungan badan.

Terdakwa satu, Letnan dua infrantri Kosmos divonis tujuh bulan penjara potong masa tahanan. Sementara tiga tedakwa lainnya yakni Praka Syaiminan Lubis, Prada Joko Sulistiono, dan Prada Dwi Purwanto masing-masing di hukum selama lima bulan penjara potong masa tahanan.

Terdakwa dituntut karena tampak dalam video mereka memukul dan menendang beberapa warga di Tingginambut, Puncak  Jaya.  Video penganiayaan dan kekerasan terhadap warga di Tingginambut, Papua beredar melalui situs You Tube. Tak hanya itu, video tersebut juga ditanyangkan di TV, Metro TV dan TV One

Informasi yang dihimpun Pihak Mabes TNI sendiri dalam mengusut dugaan adanya pelanggaran HAM, maka telah dibentuk tim penyelidikan dan pengawasan khusus. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *