Telat, Pembahasan RAPBD Nabire 2011

JUBI — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2011 dinilai sangat lambat. Penyebabnya, pihak Eksekutif terlambat mengajukan materi persidangan.

Penilaian ini disampaikan Budiyono dari Fraksi Koalisi Wawasan Nusantara Bersatu (FKWNB), Jumat (31/1). “Bagaimana mungkin Legislatif mau pelajari dengan baik dalam waktu singkat, sementara materinya saja terlalu banyak. Ini kesalahan pihak Eksekutif,” ujarnya.

Sorotan sama juga dilontarkan oleh Fraksi Koalisi Pembaharuan Nabire Bersatu (FKPNB), melalui ketua fraksi, Hengki Kegou, Sekretaris Yohanes Gobai dan anggota H Suwarno Madjid.

“Seharusnya pihak Eksekutif jauh-jauh hari segera ajukan materinya kepada anggota DPRD. Tidak usaha lambat lagi seperti rapat paripurna RAPBD Tahun Anggaran 2011 ini,” kata Yohanes.

Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seharusnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD diserta penjelasan dan dokumen-dokumen kepada DPRD pada beberapa minggu sebelumnya.

Aturan berikut, Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2007, maka penyusunan dan penetapan APBD TA 2011 paling lambat tanggal 31 Desember 2010. “Ini sudah jelas, tapi pihak Eksekutif terkesan tidak mengindahkan aturan yang sebenarnya,” ujar Budiyono.

Untuk itu, FKPNB dan FKWNB dalam pemandangan umumnya meminta pihak Eksekutif tidak mengulangi lagi pada tahun mendatang. “Tahun berikut harus patuhi aturan. Semua materinya harus diserahkan ke DPRD paling lambat seminggu sebelum sidang paripurna digelar. Supaya dewan juga punya waktu untuk mempelajari seluruh materi tersebut,” tutur  Suwarno menegaskan.

Sidang paripurna pembahasan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2011 berlangsung cukup alot selama tiga hari (28-30/12) diwarnai pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan hasil pembahasan gabungan komisi, diskusi antara Eksekutif dan Legislatif.

Selanjutnya diakhiri dengan penandatangan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dan Bupati Nabire. Dan Rancangan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2011 berhasil ditetapkan sebesar Rp612 milyar lebih yang disetujui dan ditetapkan DPRD sebagai satu Peraturan Daerah. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *