Pemerintah Dinilai Terlalu Intervensi Pemilihan MRP

JUBI — Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy, menilai pemerintah terlalu intervensi dalam perekrutan dan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.

“Akibat intervensi tersebut  menuai kecaman hingga penolakan masyarakat akar rumput.   Meski ada teriakan untuk menghentikan pemilihan MRP, namun pemerintah  pusat dan daerah tetap ngotot,” kata Christian Warinussy, kepada JUBI, Senin (31/1).

Dia menuturkan,  proses pemilihan anggota MRP yang sedang berlangsung diseluruh tanah Papua  saat ini,  sangat bersifat politis dan bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, terutama karena bertentangan dengan pasal 19 dan 25 UU 21/2001.

“Banyak kepentingan pemerintah didalamnya. Dengan demikian berlawanan dengan amanat dan prinsip-prinsip ideal yang terkandung didalam jiwa dan semangat rakyat Papua. Saya tidak setuju dengan proses ini karena banyak manipulasi,”  kesalnya. LP3BH juga mendukung penolakan yang selama ini gencar ditolak rakyat, lembaga gereja dan Dewan Adat Papua. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *