Penjabat Walikota Jayapura Diminta Cabut Ijin Miras

JUBI — Adanya surat ijin pemasok Minuman Keras (Miras) dari Penjabat Walikota Jayapura, Drs. Elieser Renmaur, kepada CV. Sumber Mas, untuk memasukkan minuman beralkohol ke wilayah Kota Jayapura, Papua, ditolak DPRD setempat, dengan meminta agar ijin tersebut segera dicabut.

“Kami minta ijin tersebut segera dicabut, karena secara aturan penjabat walikota tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan ijin,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, kepada pers di Jayapura, Senin (31/1)

Abisai menjelaskan, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, pada pasal 132 A ayat (1) disebutkan penjabat kepala daerah atau yang diangkat, dilarang membatalkan ijin yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

“Termasuk kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya,” ucap Abisau, mengutip isi aturan yang disebutkan sebelumnya.

Dia menambahkan, sebelumnya bersama Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7/2008 tentang Pelarangan, Produksi, Pemasokan dan Pengawasan, Pengendalian serta mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Jayapura.

“Komisi A DPRD Kota Jayapura dengan tegas menolak dan meminta agar penjabat walikota Jayapura segera mencabut surat ijin tersebut yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 158/2010 tanggal 22 Desember 2010,” ucapnya dengan tegas.

Informasi yang diterima JUBI, menyikapi surat ijin ini, Komisi A DPRD Kota Jayapura telah memberikan surat permintaan pencabutan SK Penjabat Walikota tersebut, tertanggal 14 Januari 2011, yang juga ditanda tangani oleh Ketua Komisi A bersama Sekretaris Komisi A, Fredrick H. Mebri, akan tetapi hingga kini belum ada jawaban dari pihak pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, dikabarkan pula, Pemkot sendiri sedang berupaya untuk mencabut ijin yang telah diberikan, setelah mendapat penolakan dari dewan.

Ketika ditanya, jika surat tersebut tidak diindahkan, Abisai Rollo menjawab, akan membuat surat yang lebih besar pengaruhnya, hingga tembusannya kepada Gubernur Papua dan semua pihak yang berwenang.

“Masalah dikota ini sudah banyak terjadi akibat Miras, sehingga jangan lagi ada ijin yang diberikan untuk pemasokannya di Kota Jayapura,” tandasnya. Pihaknya belum berencana, kata dia, untuk  melakukan pemanggilan kepada penjabat walikota, akan tetapi jika kondisinya darurat, maka tentunya dilakukan pemanggilan sesuai kapasitas dan fungsi yang dimiliki sebagai wakil rakyat. (Eveerth)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *