Transmigrasi Keerom Dinilai Singkirkan Masyarakat Lokal

JUBI — Pastor John Jonga, pegiat HAM di Kabupaten Keerom, Papua, menilai program transmigrasi di Kabupaten Keerom justru menyingkirkan masyarakat lokal dan menambah persoalan baru bagi masyarakat adat karena pemilik ulayat sendiri sudah banyak mengalihfungsikan tanah ulayatnya ke pihak pemerintah untuk tujuan pembangunan.

“Walaupun pemilik ulayat mendapat ganti rugi dari pemerintah terhadap ulayatnya, namun kedepannya justru menyingkirkan mereka bila pembangunan semakin maju,” ujarnya, di Jayapura, Sel;asa (1/2).

Dia mengatakan, transmigrasi juga  menyebabkan hilangnya budaya asli karena didominasi budaya dari luar daerah, semisal sektor ekonomi. Di bidang perdagangan, dikuasai orang-orang dari luar yang sudah lihai dalam transaksi perdagangan.

Situasi seperti itu, lanjut dia, dapat memicu gap antar transmigran dengan Masyarakat Asli Keerom. Apa lagi dalam kebijakan pemerintah yang terfokus ke pihak transmigran. “Motifnya kecemburuan sosial, karena karena perhatian pemerintah cenderung ke pihak transmigran.”

Dia menambahkan, hilangnya tanah ulayat dari masyarakat adat adalah tindakan merugikan Masyarakat Asli Keerom karena pelepasan hak ulayat tidak membawa kesejahteraan. Dan hal ini juga membuat transmigran lebih leluasa membuka peluang usaha atau bisnis sehingga dari segi ekonomi mereka lebih sejahtera dari pada masyarakat lokal.

“Bila di masa mendatang pemerintah menyiapkan lagi lahan khusus untuk transmigran, maka justru menambah persolan baru dan Masyarakat Asli Keerom semakin tersingkirkan,” tuturnya.

Terdapat tiga dari tujuh distrik di Kabupaten Keerom yang merupakan daerah penempatan transmigran antara yaitu Distrik Arso, Skamto dan Distrik Senggi. Daerah asal para transmigran antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusat Tenggara Barat (NTB) dan Nusa tenggara Timur (NTT). (Karolus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *