Pemerintah Diminta Jawab 11 Rekomendasi Rakyat Papua

JUBI — Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Raja (Gio), Waropen, Yulianus Koela mendesak pemerintah pusat di Jakarta untuk menjawab 11 rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) awal Juni 2010 sebelum merekrut anggota MRP jilid II.

“Kalau memang MRP tetap berlaku di Papua, maka pemerintah pusat harus menjawab rekomendasi hasil Mubes (Musyawarah Besar) MRP bersama perwakilan masyarakat adat awal Juni tahun 2010,” kata Yulianus kepada Jubi, di Jayapura, Papua, Jumat (25/2).

Dirinya mengaku, kecewa dengan sikap pemerintah pusat di Jakarta yang lamban mengatasi berbagai masalah di Papua. Manurut dia, saatnya pemerintah pusat menjawab 11 rekomendasi itu agar perekrutan MRP tidak menuai konflik.

Awal Juni 2010 MRP bersama perwakilan masyarakat adat Papua menggelar mubes dengan menelurkan 11 rekomendasi, di antaranya, Otsus (Otonomi Khusus) gagal sehingga harus ditolak, menutup PT Freeport Indonesia, menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, referendum,

Serta dialog yang dimediasi pihak ketiga, menuntut pemerintah RI mengakui dan mengembalikan kedaulatan bangsa Papua Barat yang telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 serta mendesak dunia internasional mengembargo bantuan dalam pelaksanaan Otsus di Papua.

Namun awal Maret mendatang MRP jilid II direkrut lagi. Ironisnya, perekrutan itu menuai kontroversi. MRP, buah Otsus, justru ditolak sebagian besar warga Papua. Maka, solusinya, kata Yulianus, pemerintah segera meresponsnya. “Sebenarnya masalah diselesaikan dulu sebelum persoalan yang lebih besar datang,” (Timo Marten)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *