Dialog Jakarta-Papua Harus Sinergis Dengan Pembenahan Politik Lokal

JUBI — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jakarta dan Papua menyambut positif terhadap sikap Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang mengutus dua stafnya,  Harif Husein dan Bambang Darmono untuk membahas Dialog Jakarta–Papua.

“Kami menyambut baik rencana Dialog Jakarta-Papua yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah. Dialog damai adalah satu-satunya jalan keluar yang paling bermartabat untuk menyelesaikan seluruh persoalan politik dan kemanusiaan di Papua yang telah berlangsung selama ini. Dialog Jakarta-Papua juga dapat menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam menjaga dan memenuhi hak-hak dasar Rakyat Papua,” tulis Koalisi Untuk Papua (KUP), dalam siaran Pers yang diterima redaksi tabloidjubi.com, Sabtu, (26/2).

Meski menyambut positif, KUP meminta agar seluruh proses dialog ini melibatkan partisipasi dan mempertimbangkan aspirasi Rakyat Papua dalam proses menuju meja dialog ini. Menuju proses dialog ini, KUP  meminta pemerintah untuk konsisten menjaga dan memenuhi hak asasi Rakyat Papua dengan memastikan tidak berulangnya pelanggaran HAM terhadap Rakyat Papua. Termasuk meminta pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan aparat TNI dan operasi-operasi keamanan yang saat ini masih berlangsung secara tertutup.

”Di sisi lain, kami juga meminta pembenahan situasi politik lokal di Papua sebagai upaya yang sinergis dan beriringan dengan rencana Dialog Jakarta-Papua yang akan dilakukan oleh pemerintah. Membangun kepercayaan Rakyat Papua terhadap kesungguhan pemerintah menjadi syarat mutlak sebelum diselenggarakannya Dialog Jakarta-Papua,”

Selain itu, menyikapi situasi politik lokal yang saat ini berkembang, KUP juga  meminta pemerintah untuk tidak memaksakan diri dengan melakukan pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua, yang rencananya  akan dilakukan pada 28 Februari mendatang.

KUP mengaku, dalam berbagai forum secara resmi, sebagian besar Rakyat Papua telah menyatakan bahwa Otonomi Khusus telah gagal karena tidak memberikan memberikan pemihakan, perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Karena itu mayoritas Masyarakat Papua mengembalikan Otsus kepada Pemerintah Jakarta. Namun pemerintah tetap melaksanakan proses pemilihan Anggota MRP periode kedua di 15 Wilayah Papua, berdasarkan Perdasus No. 4 Tahun 2010.

Lanjut KUP, Anggota MRP periode kedua yang akan dilantik berjumlah 75 orang, 42 orang wakil propinsi Papua dan 33 orang wakil propinsi Papua Barat. Pemilihan MPR dinilai dipaksakan oleh banyak kalangan. DPRP meminta pemilihan MRP ditunda. Sementara tiga pimpinan Gereja Protestan (GKI, KINGMI, Gereja Baptis Papua) meminta proses MRP dihentikan dan dilaksanakan dialog antara pemerintah Jakarta dengan perwakilan Masyarakat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

KUP juga menilai proses pemilihan Anggota MRP ini juga tidak transparan, tidak memenuhi tahapan pemilihan yang dimandatkan Perdasus serta marak kecurangan dalam penghitungan suara.

”Kami mengkhawatirkan, memaksakan pelantikan Anggota MRP hanya akan menguatkan kekecewaan Rakyat Papua terhadap pemerintahan yang tidak aspiratif dan menghargai lokalitas Papua. Oleh karenanya penting untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif di Jakarta melibatkan partisipasi dari Rakyat Papua dan mempertimbangkan aspirasi mereka.

Selain itu, pembentukan badan khusus dalam penanganan masalah di Papua sangat penting dan menjadi searah dengan tujuan dilaksanakannya dialog. Hal ini menjadi syarat utama agar inisiatif pemerintah dapat dipandang positif dan terhindar dari kecurigaan-kecurigaan sehingga proses dialog yang menjadi harapan Rakyat Papua dapat segera terwujud.

 

“Kami juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pembangunan di Papua selama ini,” Koalisi Untuk Papua (KUP) di Jakarta merupakan aliansi yang dibangun karena rasa solidaritas atas nama kemanusiaan yang mendukung manusia lain dalam memperjuangankan keadilan dan kebenaran.Lembaga yang tergabung dalam alinsiasi ini adalah KontraS, ANBTI, IKOHI, Imparsial, Foker LSM Papua, Setara Institute, Human Rights Watch Group (HRWG), Komnas Perempuan, Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMPP), IPPMAUS, Forum Papua Kalimantan, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Walhi, JIRA dan LBH Pers. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *