Jakarta Harus Dialog Dengan OPM, DAP dan PDP

JUBI — Demikian desakan yang disampaikan Dewan Adat Papua (DAP) kepada pemerintah pusat di Jakarta agar tidak menghindari persolan  politik di Papua yang belakangan gencar dibicarakan.

Menurut DAP, sebaiknya pemerintah berdialog dengan representasi Orang Papua seperti Dewan Adat Papua (DAP), Presidium Dewan Papua (PDP), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan organisasi Papua lainnya.

“Yang bermasalah adalah Orang Papua dan mereka yang mengetahui inti masalah. Jadi harus berdialog dengan mereka atau setidaknya perwakilan mereka, bukan dengan orang lain. Jika berdialog dengan orang lain berarti pemerintah hanya mau menghindar dari masalah, ” kata Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut, kepada JUBI, di Jayapura, Papua, Sabtu (26/2).

Pernyataan DAP ini terkait dengan kebijakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengutus dua stafnya, Bambang Darmono dan Farid Husein untuk berdialog dengan Orang Papua yang kabarnya diwakili Komisi Nasional (Komnas) HAM perwakilan Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan gereja-gereja.

Forkus menilai, perwakilan Orang orang Papua tersebut  tidak epresentatif karena tidak mengetahui persoalan Papua sesungguhnya. “Itu sama saja dialog antara pemerintah dengan pemerintah karena mereka masih dalam satu sistem dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi, semestinya dengan DAP, OPM, PDP dan organisasi Rakyat Papua lainnya,” lanjut Forkorus.

Selain itu, legalitas Forkorus juga mempertanyakan legalitas dua staf presiden yang mengurus Dialog Jakarta-Papua. Semestinya, kata dia, dibentuk dalam surat tertulis atau setidaknya ada bukti hukum yang sah.

“Kebenarannya juga patut kami pertanyakan sehingga harus dikuatkan dengan bukti tertulis. Kami akan tetap memantau itu,” (Timo Marten)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *