Jakarta Papua Diminta Sepakati Mediator Dialog

JUBI — Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan (KRPBK) minta Jakarta Papua segera tetapkan mediator dialog untuk membahas berbagai persoalan yang belakangan ini terjadi di Papua terkait adanya penolakan Masyarakat Papua terhadap Otsus dan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Jilid II.

“Karena itu, kami meminta pihak Jakarta dan Rakyat Papua untuk segera menetapkan pihak ketiga yang dipercayakan untuk melakukan proses Dialog Jakarta-Papua,” ujar Selphius Bobi, juru bicara Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan, Minggu (27/2) di Jayapura.

KRPBK menekankan tujuh persoalan  penting terkait isu Pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Otsus, yaitu: pertama, bubarkan Pemerintahan Otsus di Papua. Kedua, Pemerintah Pusat segera menjawab 11 rekomendasi Mubes MRP dan Orang Asli Papua. Ketiga, hentikan pemilihan dan pelantikan Anggota MRP Jilid II. Keempat, Pimpinan Gereja yang pro-Otsus dan mendorong perekrutan serta penyeleksian calon Anggota MRP segera berhenti dari percaturan politik dan menarik perwakilan Gereja pada MRP Jilid II. Kelima, Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajarannya segera bertanggung jawab kepada Rakyat Papua menyangkut akademisi yang pernah menyusun draft UU Otsus Papua yang dalam implementasinya menggadaikan hak-hak Orang Asli Papua. Keenam, Rakyat Papua segera rapatkan barisan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran pada Tanggal 2 Maret 2011 dan Tanggal 7 Maret 2011 mendesak stop pemilihan dan pelantikan MRP. Ketujuh, Pemerintah segera membuka diri untuk berdialog dengan Rakyat Papua yang difasilitasi pihak ketiga yang netral untuk membahas dan menyelesaikan segala permasalahan di Tanah Papua guna mencari solusi alternatif bagi penyelesaian sengketa-sengketa di Tanah Papua dengan demokratis, adil, jujur, bermartabat dan damai.

Bobii menyebutkan, beberapa persoalan di atas sebaiknya perlu ada kesepakatan antara Jakarta dan Masyarakat Asli Papua untuk menetapkan mediator netralis saat menjalankan proses dialog  guna membahas berbagai persoalan di Papua

“Kami berharap Jakarta sesegera mungkin membuka mata untuk berdialog dengan Masyarakat Papua yang difasilitiasi oleh pihak ketiga,” paparnya. (Karolus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *