Mnukwar yang Menggeliat: Etnografi Daerah Pemekaran

I Ngurah Suryawan (*)

Memasuki Pasar Sanggeng Manokwari, Papua Barat pada suatu sore di bulan September 2009, saya melihat sebuah “garis pembatas” yang jelas. Banyak kesan, kisah, dan kompleksitas yang dapat saya tangkap.

Pasar Sanggeng berada di pinggiran pantai, dimana pasar ikan menjadi satu di dalamnya. Memasuki ruas jalan Pasar Sanggeng dari jalan umum, saya sudah disapa dengan tawa mama-mama yang menggelar dagangan hasil buminya. Berjejer mama-mama berdagang dengan alas plastik dan koran yang mulai basah. Beragam hasil bumi dijual hanya beralas koran atau karung. Dari mulai berbagai jenis sayur, cabai, ubi kayu, pisang. Berbagai hasil bumi ini dijual dengan mengelompokkannya. Seperti cabai atau sayur yang sudah dikelompokkan dan dikat dengan harga jual Rp. 3000-Rp. 5000. Sementara ubi kayu juga dijual sudah diikat-ikat. Rambutan pun demikian.
Sore itu suasana pasar sangat ramai. Mama-mama Papua berjualan bergelar karung dan koran, tepat berada di depan kios-kios triplek yang disewa untuk pedagang yang sepertinya berasal bukan dari Papua. Saya melihat baru memasuki Pasang Sanggeng, di kios triplek semi permanen adalah pejual gorengan, di sebelahnya adalah penjual mie ayam dan soto ayam. Berseberangan jalan adalah pedagang-pedagang baju, VCD dan DVD bajakan yang juga didominasi oleh para pedagang pendatang. Di ujung pasar adalah pasar ikan dan terminal angkutan kota. Bersebelahan dengan Pasang Sanggeng, terdapat pasang tingkat, yang sering disebut “pasting” tiga lantai yang didominasi oleh para pedagang pendatang berjualan berbagai jenis pakaian, peralatan elektronik, VCD dan DVD bajakan dan yang lainnya. Saya juga melihat beberapa sudut pasar yang didominasi oleh tukang cukur dan penjual emas di lantai dasar Pasar Tingkat Sanggeng. Sementara saat naik ke lantai 3 pasar, saya melihat penjual batik-batik Papua banyak yang berasal dari Sulawesi dan Jawa.

Jalan menyusuri Pasar Sanggeng masih dari tanah, sehingga ketika musim hujan, seperti saat saya datang, air menggenang dimana-mana. Langkah saya kemudian menuju pasar ikan. Seikat ikan berisi 4 ekor ikan kecil-kecil dijual seharga Rp. 20.000. Suasana sore itu gaduh sekali. Perahu-perahu yang bersandar tampak sibuk menurunkan banyak ember-ember ikan. Saat si nelayan bersiap menurunkan hasil tangkapannya, para pedagang yang sudah tampak menunggu lama di pinggiran pantai berebut untuk mendapatkannya.

Di ujung dalam pasar adalah terminal angkutan kota yang menjadi salah satu pusat kesibukan jalur transportasi dalam Kota Manokwari. Saat saya bergegas menuju terminal, saya dihadang oleh seorang lelaki Papua. “Bos, minta uangnya.” Sontak saja saya terkejut. Saya melihat matanya sudah memerah dan jalannya sempoyongan. Saya menduganya sudah dalam keadaan mabuk.

Sepanjang ruas jalan menuju Pasar Sanggeng, ojek-ojek dan angkutan kota yang disebut “taksi” tampak hilir mudik. Di depan “pasting”, tampak berjejer ojek-ojek menunggu antrian. Saya perhatikan banyak dari mereka bukanlah orang asli Papua. Ojek yang saya tumpangi menuju kos berasal dari Sulawesi Toraja. Sebut saja namanya Azhar (32). Ia mengaku baru 3 tahun merantau ke Manokwari mengikuti saudaranya. Sebelum menjadi tukang ojek, Azhar sempat menjadi pegawai di sebuah perusahaan rokok hanya dengan gaji Rp. 600 ribu. “Mana cukup uang itu di Manokwari mas. Kalau di Jawa 5 ribu sudah dapat nasi ayam, di sini (Manokwari), bakso pun mungkin sekarang tidak dapat,” ungkapnya.

Pasar, sebagai sebuah ruang sosial, bisa menjadi cermin dari masyarakat tempatan. Dari pasar, beragam persoalan bisa teruraikan. Salah satunya yang kelihatan paling kentara adalah persoalan akses ekonomi, perjuangan mama-mama Papua, dan jika ditelisik lebih dalam bisa menguraikan kompleksitas persoalan kesehatan, pendidikan, politik lokal, kekerasan dalam rumah tangga.

Papua Barat menunjukkan pergerakan yang massif sebuah ibukota provinsi yang sedang menggeliat. Beragam infrastruktur pemerintahan dan ekonomi terus menerus hadir tanpa henti. Turun dari kampus Universitas Negeri Papua (UNIPA) di kawasan perbukitan Gunung Salju Amban, di perempatan Makalo sudah terpasang sebuah papan kecil yang menunjukkan identitas Kota Manokwari sebagai Kota Injil. Papan kecil itu bertuliskan, “Manokwari Kota Injil, di atas Tanah ini nama Yesus Dtinggikan”. Sebelum menuju salah satu pusat keramaian kota Manokwari di Sanggeng, pusat perbelanjaan Hady dan Swiss-Bell Hotel berdiri megah.

Penetrasi investasi modal berlangsung kencang di Manokwari. Diantaranya yang terbesar adalah investasi Grup Hady dengan Hadi Mall dan Hotel Swiss-Bell (Grup Choice yang memegang Hotel Mariot). Fulicia Manokwari membangun Hotel Meridien di Kawasan Sowi Gunung (hotel bintang 4 pertama di Manokwari). Ini tentu saja belum termasuk ratusan pedagang-pedagang dari Sulawesi, Jawa dan darah lain di Indonesia yang mengadu peruntungan di Manokwari, Papua Barat. Maka tidaklah heran jika pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian di Papua Barat, di Kota Manokwari khususnya akan banyak ditemui pedagang-pedagang yang berasal dari Sulawesi dan Jawa. Jika lebih detail melihat, karyawan-karyawan toko-toko, kasir di supermarket hingga buruh angkut di pasar sangat jarang ditemui orang asli Papua.

Kota Manokwari juga menjadi sentral dari proses modernisasi dan perubahan sosial di provinsi yang baru terbentuk tahun 2003 ini. Kondisi inilah yang akan menghasilkan isu perubahan sosial yang kompleks, potensial untuk memberi pelajaran bagi pemahaman yang komprehensif tentang proses transformasi sosial budaya di Papua. Dewasa ini Pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan, toko-toko, hotel-hotel berbintang terus berlangsung tanpa henti. Manokwari menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial politik dan kebudayaan selain tentunya Kota Sorong. Arus pendatang menuju Manokwari seolah tidak terelakkan. Berbagai macam peluang usaha di sektor ekonomi dan posisi-posisi birokrasi pemerintahan menjadi daya tarik. Jalur investasi juga terbuka melalui pembukaan perkebunan kelapa sawit, pendirian supermarket, dan pendirian hotel-hotel mewah.

Seiring dengan laju pembangunan dan modernisasi di Kota Manokwari–terutama sejak reformasi dan menjadi ibukota propinsi–beragam persoalanpun timbul. Persoalan kemiskinan rakyat di pegunungan masih menjadi hal yang sangat serius, program akses pendidikan juga sangat memprihatinkan. Pelayanan kesehatan kepada rakyat jauh dari kesan baik dan masalah HIV/AIDS yang terus menggerogoti kehidupan rakyat. Di tingkat pemerintahan, masalah korupsi dan perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok suku terus terjadi.

Pengalaman saya menaiki angkutan kota–di Manokwari atau di Papua pada umumnya disebut Taxi–menunjukkan gambaran yang semakin detail. Menaiki kode taxi 3 jurusan Amban-Sanggeng, taxi yang saya tumpangi–biasanya dari mobil carry–sungguh istimewa. Saat saya memasuki mobil, saya sudah disapa oleh dentuman musik reggae Bob Marley. Di pintu bagian dalam mobil, terpasang poster Che Guevara merah. Si sopir tampak kewalahan melayani penumpang hingga berdesak-desakan di mobilnya. Si sopir bukan orang asli Papua. Dia adalah orang Ambon yang sudah 5 tahun merantau di Manokwari. Sebelum menjadi sopir taxi, dia sempat bekerja menjadi tukang ojek dan pegawai di perusahaan ikan.

Manokwari kini tengah berkembang untuk mengaktifkan dirinya membangun hubungan dengan daerah lainnya. Salah satu persoalan terbesar yang selalu dihadapi di Tanah Papua; jarak dan transportasi. Daerah-daerah pedalaman sangat sulit dijangkau karena jarak yang jauh dan transportasi yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itulah pada tahun 2009 dibuka jalan darat antara Manokwari dan Sorong sejauh 600 km atau sama dengan jalan Semarang-Jakarta. Dengan dana Otsus 2009 untuk Papua Barat sebesar Rp. 1,118 triliun ditambah dengan dana alokasi khusus Rp. 600 milyar khusus untuk infrastruktur, seharusnya pelayanan pembangunan kepada masyarakat tidak diragukan lagi (Kompas, 23 Februari 2010). Namun tidak demikian yang terjadi.

Sektor-sektor ekonomi informal di Kota Manokwari dikuasai sebagian besar oleh pendatang yang sebagian besar berasal dari Sulawesi, Jawa, Maluku dan sebagian daerah lain. Ini belum termasuk pemasukan penduduk pendatang ke daerah-daerah transmigrasi yang tersebar di daerah-daerah pinggiran Kota Manokwari seperti Prafi, Waseki, dan Ransiki. Selain pertanian, perkebunan kelapa sawit menjadi pelahan lahan sekaligus pendatang terbesar yang mengincar Papua. Lalu bagaimana nasib warga asli Papua?

Mama-mama pedagang asli Papua masih menggelar dagangan hasil buminya beralas karung. Di Pasar Wosi, situasi itu kentara sekali terjadi. Para pedagang pendatang yang kebanyakan berasal dari Sulawesi dan Jawa mendapatkan lapak-lapak kios semi permanen. Mereka biasanya bejualan sandang, VCD/DVD dan kebutuhan lainnya. Jika yang memiliki modal lebih besar, mereka akan bisa menyewa kios yang lebih permanen di pinggiran pasar. Sementara mama-mama Papua berjualan di belakang pasar dari pendatang ini. Mereka berjualan berdesak-desakan dan hanya menggelar dagangannya di atas tanah beralas koran atau karung. Saat saya mengunjungi Pasar Wosi, suasana sangat padat. Banyak pembeli berseliweran dan ada beberapa anak-anak kecil yang menawarkan jasa mengangkut barang-barang dagangan dari para pembeli maupun para pedagang sendiri. Kondisi perekonomian masyarakat penduduk asli Papua sungguh terhimpit di tengah laju perkembangan Kota Manokwari dan banjir pendatang yang terus membanjiri Manokwari lewat kapal-kapal laut maupun mendarat di Bandara Manokwari.

Bukan hanya akses dan kebertahan ekonomi mereka yang mulai lambat-laun terpuruk. Keberlangsungan “hidup” mereka dalam tanah pun mulai terongrong oleh cengkereman kuasa investasi global yang menerjang Papua dalam bentuk perkebunan sawit, ruko-ruko, perhutanan, mall-mall, hotel-hotel megah hingga masuknya pengusaha-pengusaha dan modal besar lainnya.

Kota Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat dihuni oleh suku asli Arfak. Empat suku asli Arfak tersebut adalah Suku Hatam, Moule, Sough, dan Meyakh. Fam besar dari Suku Hatam yaitu Mandacan mengusai tanah di Kota Manokwari. Suku asli Arfak lainnya mendiami wilayah sekitar Pegunungan Arfak yang terbagi dalam lima Kecamatan yaitu Anggi, Warmare, Oransbari, Ransiki, dan Minyambou. Di kawasan Pegunungan Arfak, suku Arfak mengenal batas-batas wilayah hutan untuk dimanfaakan oleh masing-masing suku, disebut tanah milik adat yang dalam bahasa Suku Hatam disebuh dengan Hanjop. Mereka berdiri menjaga batas masing-masing wilayah dalam menjaga dan memanfaatkan hasil hutan (Igya Ser Hanjop). (Laksono dkk, 2001)

Namun, pengusaan tanah ini berubah seiring dengan laju perubahan sosial di Kota Manokwari. Banyak tanah-tanah adat yang lepas karena desakan pembangunan gedung-gedung pemerintah dan fasilitas publik lainnya, transmigrasi dan perekebunan sawit, dan sudah tentu ledakan penduduk pendatang dan modal yang merongrong tanah Papua. Tanah adat atau tanah milik yang bersifat kolektif inilah yang memantik masalah dalam jual beli, sehingga kasus-kasus pemalangan kerap terjadi. Sertifikat saja tra (tidak) cukup untuk “menjual” tanah di Papua, namun surat pembebasan dari Dewan Adat.

Di tengah keterdesakan itu, sentimen identitas lokal kesukuan dan perebutan kekuasaan lokal menjadi pentas pertarungan para elit-elit lokal dan suku untuk menunjukkan jati dirinya. Di Manokwari seruan-seruan bupati Manokwari harus dari suku Arfak pun terus berlangsung kencang. “Demi kepentingan masyarakat Arfak, jangan ada orang yang berupaya menghalagi atau membatalkan aspirasi masyarakat suku besar Arfak itu. Perlu di catat, Bupati Manokwari kedepan harus orang asli Arfak,” pernyataan seruan dari semua elemen Suku Besar Arfak yang dimediasi Forum Peduli Suku Besar Arfak Menjadi Tuan di Negeri Sendiri dan Ikatan Mahasiswa Arfak (IMA). (Cahaya Papua, 12 April 2010)

Kompleksitas rakyat tempatan menghadapi penetrasi kuasa politik globalisasi menyebabkan identitas dan kebudayaan lokal terus-menerus direproduksi tanpa henti. Apa saja akan menjadi komoditi, barang dagangan, direproduksi terus-menerus. Identitas budaya bagi masyarakat tempatan pada dunia friksi ini menjadi sangat problematik karena akan direproduksi terus-menerus dalam interkoneksinya dengan kekuatan global dan siasat (berpolitik) yang tiada henti. Untuk menangkap dinamika inilah antropolog sepatutnya menggunakan perspektif wacana mata orang kecil. Pedekatannya adalah dengan dengan melihat proses kognitif, yaitu pada proses kesadaran pembentukan makna dan menemukan penafsiran-penafsiran dibalik ekspresi-ekspresi budaya rakyat tempatan. Untuk menangkap itu, antropolog bersama-sama rakyat tempatan berpolitik untuk membangun sejarah baru. Antropologi terlibat dalam proses-proses sosial yang terjadi.

Oleh karena itulah antropologi adalah refleksi dari gerakan sosial untuk mengungkap relasi-relasi kekuasaan yang meminggirkan rakyat tempatan. Praksis yang bisa dilakukan adalah antropolog bersama-sama rakyat tempatan berbagi pengalaman untuk mengungkap relasi-relasi ketidakadilan yang terjadi.

(*) Dosen Fakultas Sastra UNIPA (Universitas Negeri Papua) Manokwari, Papua Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *