Seleksi Calon Anggota KPU Deiyai Nodai Aturan

JUBI — Tudingan bahwa tim seleksi Anggota KPU Kabupaten Deiyai dibentuk secara diam-diam dan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, berdampak pula pada penentuan hasil verifikasi administrasi yang tidak jelas dasar hukumnya. Sejumlah nama yang diluluskan pada tahapan ini terkesan bermuatan politis demi kepentingan pihak tertentu pada Pemilukada perdana di Kabupaten Deiyai.

Pernyataan itu dilontarkan tokoh perempuan Deiyai, Yohana Agapa, Minggu (27/2). Ia memprotes hasil verifikasi karena tim seleksi cenderung mementingkan kepentingan Pemilukada ketimbang menyeleksi secara benar sesuai aturan yang berlaku sah di seluruh Wilayah Indonesia.

“Kami pertanyakan dasar aturan yang digunakan oleh tim seleksi, karena keterwakilan unsur perempuan hanya satu orang saja, sementara berdasarkan aturan adalah 30%,” tegasnya.

Sesuai jadual yang dirilis tim seleksi, hasil verifikasi administrasi calon Anggota KPU Kabupaten Deiyai diumumkan Kamis (24/2). Tapi baru terlaksana keesokan harinya, Jumat (25/2). “Mereka tunda karena di dalam tim seleksi muncul dua kubu. Hasil pleno bersama lima orang anggota tim seleksi berbeda dengan yang telah diumumkan itu. Jadi kelihatan kalau ada permainan tidak sehat, penilaian dan keputusannya tidak berpatokan pada aturan perundang-undangan,” tutur Yohana.

Tidak hanya Yohana dan beberapa tokoh perempuan yang tidak menerima pengumuman tersebut. Semua peserta yang lulus maupun dinyatakan gugur mempertanyakan kriteria penilaian yang dipakai tim seleksi. Sebab tidak ada penjelasan secara gamblong proses penyeleksiannya.

Pantauan JUBI, lembaran pengumuman hasil verifikasi administrasi yang ditempelkan di samping pintu Kantor Bupati Deiyai langsung dirobek oleh bebeberapa peserta sembari meminta tim seleksi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang dinilai sarat kepentingan di Pemilukada.

Koordinator Forum Komunikasi Anak Adat Deiyai (FKA2D), Noak Pekei memberi ultimatum kepada tim seleksi agar segera mengklarifikasi keputusan yang kaku tersebut. “Jika tidak, kami bawa persoalan ini ke KPU Provinsi Papua,” tegasnya.

Noak menilai ada konspirasi semenjak pembentukan tim seleksi maupun pengumuman hasil verifikasi administrasi. “Sebab, dari 25 orang yang dinyatakan lulus itu masih terdapat pengurus partai politik, pegawai dan tim sukses kandidat tertentu. Jadi, proses seleksi ini cacat hukum.”

Untuk mempertanyakan semua ketidakberesan itu, FKA2D sedang menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa di Wakeitei, Ibukota Kabupaten Deiyai. “Hari Senin kita akan demo,” ujar Mikael Pakage, Sekretaris FKA2D saat dikonfirmasi di Enarotali.

Ditegaskan Mikael, pihaknya menuntut klarifikasi lebih lanjut karena peserta yang layak malah digugurkan pada tahapan verifikasi administrasi tanpa ada penjelasan apapun dari tim seleksi. Hal ini dianggap satu tindakan fatal karena daerah baru ini diawali dengan cara-cara kotor dan tidak demokrasi demokratis, sehingga berdampak buruk di masa mendatang. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *