Pimpinan Gereja Di Papua Dinilai ‘Sesat’

JUBI — Ketua Eksekutif Nasional Penentuan Pendapat Rakyat (Eknas Pepera), Selphius Bobii menilai Pimpinan Gereja di Papua, semakin “sesat”, karena terkait keterlibatan Gereja dalam percaturan politik perekrutan Anggota MRP dari Perwakilan  Kelompok Kerja (Pokja) Agama.

Bobii menyebut, Pimpinan Gereja sebagai benteng pertahanan integritas umat Tuhan di Tanah Papua terbelah dua, yakni pimpinan Gereja yang terlibat dalam kepentingan politik dan Pimpinan Gereja yang tetap eksis sebagai gembala umat.

“Sementara di sisi lain Pimpinan Gereja lain yang bersikeras untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat tarkait Otonomi Khusus (Otsus) dinilai sebagai komplotan yang mencoreng wajah Gereja di Papua,” ujarnya, di Jayapura, Selasa (1/3).

Pimpinan Gereja juga dinilai mengawal pembentukan MRP Jilid II dari proses pendaftaran sampai tahap finalisasi karena Pimpinan Gereja di Papua merekomendasikan perwakilan tokoh Gereja dalam perekrutan calon Anggota MRP. Hal ini menyebabkan Pimpinan Gereja di Papua dianggap campur tangan dalam dunia politik.

Dia mencontohkan beberapa Pimpinan Gereja di Papua berbalik arah mendukung kebijakan Pemerintah semisal Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar dan Ketua Sinode GIDI, Lipius Biniluk. Pimpinan Gereja tersebut, sebelumnya dinilai mendukung sikap Rakyat Papua menolak Otsus. Namun berbalik arah mendukung pemerintah karena terlibat dalam perekrutan calon Anggota MRP. “Hal ini bertolak dengan keinginan Masyarakat Papua yang kontra Otsus, karena perwujudannya dianggap belum merata dan belum dirasakan oleh semua masyarkat khususnya Orang Asli Papua,”

Bobiii juga mengatakan, perlu adanya penyadaran pimpinan Gereja di Papua agar tidak terjebak dalam situasi politik . Seiring keterlibatan Pimpinan Gereja dalam perekrutan calon Anggota MRP Jilid II, pihaknya menghimbau agar tokoh Gereja yang dicalonkan menjadi Anggota MRP sebaiknya menolak surat rekomendasi dari Pimpinan Gereja karena menurutnya perwakilan Gereja di lembaga MRP belum tentu memihak pada Masyarakat Papua.

Terkait itu, pihaknya mendesak agar segera hentikan campur tangan dari Pimpinan Gereja di Papua atas keikutsertannya dalam kebijakan politik seperti rekomendasi tokoh Gereja untuk masuk dalam pencalonan Anggota MRP. “Bila Pimpinan Gereja di Papua tetap sibuk berurusan dengan MRP, maka kami menilainya sebagai Pemimpin Gereja yang sesat,” tandasnya. (Karolus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *