Pasca Kericuhan, Perkantoran Di Dogiyai Lumpuh

JUBI — Memasuki pekan kedua pasca kerusuhan sebagai buntut ketidakpuasan warga Dogiyai terhadap hasil penerimaan CPNS Formasi 2010, Jumat (18/3) lalu, semua perkantoran yang ada di Moanemani lumpuh total. Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan staf tak terlihat lagi. Entah kemana, tak jelas. Aktivitas setiap instansi macet total.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Frans U. Magai mengatakan, saat ini roda pemerintahan tidak berjalan pasca kericuhan dua pekan lalu. Hal itu terjadi karena kesalahan pemerintah daerah terutama pihak panitia penerimaan CPNS tahun 2010. “Kami minta pihak panitia penerimaan CPNS harus bertanggungjawab atas aksi demo itu,” ujarnya saat dikonfirmasi JUBI, Kamis (31/3).

Frans menilai, perekrutan CPNS pada formasi 2010 di Kabupaten Dogiyai tidak jujur, karena yang dinyatakan lulus justru kebanyakan orang dekat pejabat. Unsur nepotisme sangat kentara, karena istri-istri pejabat yang tidak sekolah saja malah diterima, sedangkan putra-putri asli Dogiyai yang sudah memiliki ijazah tak lulus di formasi pendidikan tertentu.

“Pokoknya pihak Eksekutif harus bisa pertanggungjawabkan hasil seleksi CPNS dan kejadian pengrusakan perkantoran,” tegas Magai.

Senada diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Mathias Methu Tebai. “Sejauh catatan kami, dalam dua kali penerimaan CPNS sejak dimekarkan dari Kabupaten Nabire, jelas terlihat unsur KKN. Tidak ada pemerataan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.”

Methu bahkan mendesak pemerintah daerah segera meninjau kembali hasil seleksi CPNS tersebut. “Ini era Otonomi Khusus, kewenangan ada di daerah. Jadi, sebaiknya seleksi ulang untuk akomodir putra daerah supaya semua masyarakat Dogiyai puas dan tidak ada lagi kekecewaan yang berujung tindakan anarkis,” ujarnya. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *