PT Alas Tirtakencana Berijin Tapi Dikeluhkan Warga Kapiraya

Jubi- PT AlasTirtakencana (PT. ATK) yang diketahui sebagai pemilik ijin hak pengelolaan hutan dari pemerintah nampaknya masih menyimpan sejumlah persoalan, karena sampai saat ini masih tetap dikeluhkan warga masyarakat asal Distrik Kapiraya kabupaten Mimika dimana posisi perusahaan ATK beroperasi.

“Mereka memiliki ijin operasi resmi dari pemerintah dan mendapatkan hak ‘penebangan matahari’ (penebangan kayu untuk kepentingan pembuatan jalan dan jembatan-red) seluas 1500 hektar di tahun 2010 dan 1400 hektar di tahun ini,” jelas kepala Dinas kehutanan Mimika yang diwakili Sekertaris Dinas Kehutanan Mimika, John Rumbiak saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (31/3).

Setelah dua pekan lalu sempat dikeluhkan warga Kapiraya yang diwakili Nico Maurita karena sempat menimbulkan bentrok antar warga Amar dan Kapiraya dalam forum sosialisasinya, kini pengelolaan hutan ini kembali dikeluhkan warga yang diwakili Fransisko Waukateyau, yang juga ketua DPC KNPI Kapiraya.

“Kalau kemarin keluhan disampaikan saudara-saudara saya yang sudah lama tidak ke Kapiraya, saya ini dari Kapiraya dan memang tinggal di sana sejak lulus sekolah. Memang ada sejumlah masalah dalam hal beroperasinya PT ATK ini,” tekan Fransisco.

Fransisko mengaku, sekitar Oktober 2010 dirinya pernah mengejar pihak ATK yang mengangkut kayu dalam wujud log (kayu batangan) keluar dari Kapiraya. Padahal mereka sudah memiliki pabrik di Kapiraya dan dalam kesepakatan awalnya sudah diketahui warga bahwa perusahaan hanya bisa membawa kayu keluar sudah dalam bentuk jadi.

“Saat itu saya lihat ada sekitar 2000 kubik di atas tongkang, katanya mau dibawa ke Kaimana tetapi kami pikir kayu-kayu itu dibawa ke daerah lain dan bukan Kaimana. Saya ada data visualnya dan akan saya berikan kepada wartawan jika diperlukan,” jelas Fransisco

Hak pengelolaan kayu yang dilakukan juga, lanjutnya masih banyak kejanggalan dan diduga warga ada ‘permainan’ yang dibuat bersama pihak Dinas Kehutanan Mimika. Termasuk kesepakatan pembayaran kompensasi bagi hak ulayat, menurut Fransisco apa yang termuat dan diketahui masyarakat hanya sebesar Rp.5.000.000,- itu juga sampai kini disesalkan karena tidak dibicarakan secara adil. Dirinya menduga, ijin perusahaan ATK ini hanyalah meneruskan apa yang sebelumnya diberikan kepada PT Merdeka.

Kepada Jubi, Rumbiak, karyawan PT. ATK mengakui bahwa sejauh ini memang banyak warga yang datang dan menyampaikan keluhan mereka.

“Saya selalu mengatakan agar terkait dengan masalah beroperasinya perusahaan ini hendaknya kita bicarakan saja di lokasi bersama masyarakat di sana. Sebab saya khawatir kalau di kota ini ada banyak pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan lain yang juga bisa merugikan warga pemilik hak ulayat di Kapiraya. Baruaan juga ada warga yang datang dan sudah saya jelaskan persoalannya dan saya berikan juga beberapa berkas terkait legalitas perusahaan itu,” tambah Rumbiak.

Soal beberapa keluhan yang disampaikan Fransisko Waukateyau, Rumbiak mengatakan bisa saja terjadi dan yang jelas perusahaan memang mendapatkan ijin untuk membawa kayu keluar Kapiraya. Tetapi hanya untuk daerah dalam provinsi Papua ini. “Ya, jadi kalau di bawa keluar Papua, itu yang tidak boleh!,” tegas Rumbiak.

Perusahaan ATK, lanjut Rumbiak untuk saat ini hanya mendapatkan ijin penebangan matahari saja. Sedangkan untuk ijin penebangan sesuai ijin HPH itu saat ini belum bisa karena memang belum ada juga jalan masuknya.

Terkait pembayaran kompensasi, katanya, sudah sesuai surat keputusan gubernur Provinsi Papua nomor 184 tahun 2004 tentang standart pemberian kompensasi bagi masyarakat adat atas kayu yang dipungut pada areal hak ulayat di provinsi Papua ini. Untuk pembayarannya diatur pada Bab III Standart Biaya Kompensasi pasal  (4) ayat (1). Untuk kayu Indah senilai Rp. 100 ribu per meter kubik, kayu Merbau Rp. 50 ribu, non kayu Merbau Rp. 10 ribu, dan kayu Bakau Rp. 1000,-

Upaya konfirmasi langsung kepada pimpinan PT ATK sejauh ini juga belum berhasil didapatkan menyusul tidak adanya kantor tetap PT. ATK di kota Timika.
“Memang seharusnya ada kantor sebagai perwakilan PT. ATK disini.” ujar Rumbiak. (Sam Wanda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *