MRP Jilid II Adalah Boneka Jakarta

JUBI — Pelantikan Anggota MRP Jilid II pada Selasa (12/4) masih meninggalkan kontraversi di kalangan Masyarakat Papua. Hal ini diperparah dengan tidak dilantiknya Hana Hikoyabi untuk menjadi Anggota MRP lagi.

“Alasan Pemerintah Pusat, mengapa tidak melantik Hana Hikoyabi hanya karena menyuarakan aspirasi Rakyat Papua justru sebenarnya menunjukkan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak demokratis,” tutur Frederika Korain, aktivis Perempuan Papua kepada JUBI hari ini (29/4) di Jayapura.

Korain juga menilai bahwa sikap Pemerintah Pusat masih menggunakan pola pendekatan yang sama terhadap penyelesaian berbagai konflik di Tanah Papua. Hal ini dapat dilihat bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di Papua adalah boneka Pemerintah Jakarta.

“Kasus Hana Hikoyabi hanyalah sideback dari berbagai kebijakan Jakarta,” ungkap Korain lagi. Dirinya juga menilai bahwa pelantikan Anggota MRP Jilid II bobrok karena siapapun yang menjadi anggotanya tidak boleh berbicara bertentangan dengan Jakarta dan Rakyat Papua tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Di sisi lain, Pater Neles Tebay, tokoh intelektual Papua menilai bahwa menjadi tugas Pemerintah Indonesia untuk menjelaskan kepada Rakyat Papua, apa yang menjadi hambatan dalam hal pelantikan Hana Hikoyabi untuk menjadi Anggota MRP Periode 2011-2016. Hal ini disampaikan pada JUBI pada hari ini (29/4) di Jayapura.

“Mengapa hambatan itu tidak diperlihatkan oleh Kesbang? Bila memang ada masalah, mengapa panitia pemilihan tidak langsung menggugurkan?” tanya Tebay lagi.
Dirinya juga menilai bahwa hal seperti ini akan menjadi preseden buruk dan akan berdampak di masa mendatang terhadap Orang Papua lain dimana Pemerintah Pusat dapat seenaknya mengambil kebijakan yang merugikan Orang Papua. (Aprila Wayar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *