Front PEPERA PB Sikapi Hari Aneksasi Papua

JUBI — “Pendudukan Negara Indonesia di Tanah Papua adalah illegal (non legitime), karena Rakyat Asli Papua tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Negara Indonesia bersama Belanda dan PBB yang dimainkan secara ketat oleh Amerika Serikat, bahkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 adalah cacat hukum dan moral.”

Demikian ditegaskan Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (F-PEPERA PB), Selpius Bobii, saat jumpa pers di Abepura, Jayapura, Minggu (1/5) siang, menyikapi hari aneksasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Segala justifikasi terkait status Papua ke dalam NKRI melalui produk hukum yakni New York Agreement maupun pelaksanaan PEPERA 1969 sangat bertentangan dengan praktek hukum internasional,” ujarnya.

Menurut Selpius, segala stigma separatis terhadap rakyat Papua tidak dapat dibenarkan secara hukum dan moral, karena rakyat Papua berjuang untuk mengambil kembali kedaulatan yang dirampas puluhan tahun silam. “Justru Negara Indonesia yang pantas disebut separatis, karena berhasil mencaplok Papua ke dalam NKRI melalui invasi militer dan politik,” tandasnya.

Selpius Bobii juga meminta agar segera hentikan stigma separatis dan stigma merongrong keutuhan NKRI. Ditegaskan lagi, Negara Indonesia harus segera angkat kaki dari Tanah Papua karena kehadiran di Tanah Papua adalah illegal dan non legitime (tidak memberikan legitimasi) oleh pemegang kedaulatan rakyat Papua, termasuk PEPERA 1969 adalah cacat hukum dan moral.

Di Tanah Papua, tidak hanya ada illegal logging, illegal fishing dan illegal maining. Menurut Selpius, ada pula illegal state. Pendudukan Negara Indonesia di Tanah Papua adalah illegal state. “Bangsa Papua ditolak dari pangkuan Belanda ke Pangkuan UNTEA dan ditolak juga oleh Negara Indonesia. Secara politik, Negara Indonesia mempertahankan Papua, tetapi eksistensi orang Papua, termasuk hak-hak dasar orang asli Papua ditolak oleh Negara Indonesia dan sekutunya. Itu terjadi karena Indonesia hanya membutuhkan tanah dan kekayaan Papua, tetapi orang Papua sama sekali tidak dibutuhkan oleh Negara Indonesia ini,” paparnya.

Tuntutan Rakyat Papua saat ini, kata Selpius, Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB segera bertanggungjawab atas semua pelanggaran HAM selama ini, upaya penghancuran Tanah Papua serta segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh orang Papua sejak proses aneksasi Papua ke dalam NKRI, 1 Mei 1963. (Markus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *