Ternyata, Papua Masih DOM

JUBI — Kekerasan negara terhadap rakyat, belum juga berakhir. Meski kini bukan Orde Lama ataupun Orde Baru, perlakuan negara melalui perangkatnya, tetap tak berubah. Selalu terjadi. Di Era Reformasi hingga hadirnya Otonomi Khusus, jumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, justru meningkat.

“Ternyata Papua ini masih Daerah Operasi Militer (DOM),” ujar Ketua Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme (SR-PAM), Benny Goo saat jumpa pers di Abepura, Jayapura, Kamis (28/4) lalu.

Pernyataan sama kerapkali dilontarkan para Tokoh Papua dalam berbagai kesempatan berbeda. Seperti Ketua Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut beberapa hari lalu, Ketua Umum Front Pepera Papua Barat, juga menegaskan, “Papua menjadi ladang pembantaian demi meloloskan kepentingan terselubung Negara Indonesia selama ini. Paket Otsus hanya menghasilkan penderitaan panjang rakyat Papua. Pembunuhan terorganisir oleh negara melalui aparatus terjadi di hampir semua lini kehidupan orang Papua.”

Bukti bahwa Papua masih berstatus DOM, sebut Benny, adalah penembakan terhadap warga sipil di Moanemani, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, dua pekan lalu (13-14/4). “Menewaskan dua orang dan tiga lainnya luka parah, itu sudah termasuk kasus pelanggaran HAM serius.”

Insiden berdarah di Moanemani dikategorikan sebagai pelanggaran HAM serius, menurut dia, karena warga ditembak di tempat tanpa ada tembakan peringatan ke arah udara. Aparat gabungan TNI dan Polri didrop dari kabupaten tetangga, kemudian melakukan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga langsung mengungsi dan enggan kembali ke rumah karena merasa trauma.

Dipaparkan, pertumpahan darah di Tanah Papua bukan hal baru lagi. Sudah 48 tahun lamanya, sejak Papua dianeksasi kedalam Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), 1 Mei 1963, represitas negara terhadap masyarakat Papua telah melahirnya sejarah panjang penderitaan yang belum berakhir. “Rangkaian fakta memilukan semalam Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), meski kemudian status DOM dicabut tahun 1999, tindakan pembunuhan masih terus berlanjut hingga hari ini,” ungkapnya lagi.

Dalam sejarah Papua, tercatat sejumlah operasi militer. Mulai Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Bratayudha (1967), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer di Mapnduma (1996) dan operasi penumpasan lainnya di Tanah Papua.

“Selama represitas negara terus terjadi dimana-mana di seluruh Tanah Papua, tiada waktu jedah bagi masyarakat untuk bisa hidup nyaman dan aman. Bahkan pasca Otsus diberlakukan, kekerasan negara masih saja terjadi, hingga warga sipil selalu menjadi sasaran,” kata Benny.

Akvitis HAM, Elly Petege saat jumpa pers itu menilai angin “Reformasi” yang berhembus tahun 1998, memang memberi peluang bagi masyarakat Nusantara untuk bebas berekspresi di muka umum. “Namun realitanya, tindakan dari waktu ke waktu tetap tidak berubah. Kasus pelanggaran HAM terus saja meningkat. Di era Otsus, jumlah kasus banyak dan tak satupun diproses tuntas,” tandasnya.

Disebutkan, sejak Otsus diberlakukan di Tanah Papua, sudah banyak terjadi kasus pelanggaran HAM. Sebut saja di Wasior (2001), Wamena (2003), Puncak Jaya (2004), penculikan dan pembunuhan Ketua PDP Theys Hiyo Eluay (2001), penembakan Moses Douw di Waghete (2004), pembunuhan Opinus Tabuni di Wamena (2008), penembakan Yawan Wayeni di Serui (13 Agustus 2009), penembakan Melkias Agapa di Nabire (2010), pembunuhan Kelly Kwalik di Timika (2010), penembakan terhadap Dominikus Auwe dan Aloysius Waine di Dogiyai (2011) serta kasus pembunuhan lain yang menewaskan orang Papua.

“Tindakan aparat terhadap orang Papua selalu berakhir tragis. Pertumpahan darah yang masih terus terjadi di Tanah Papua adalah usaha mencapai target terselubung yakni genosida. Mau memusnahkan etnis Melanesia secara perlahan-lahan,” ungkapnya.

Penembakan terhadap warga sipil di Moanemani, Kabupaten Dogiyai (13 dan 14 April 2011), kata dia, adalah bagian dari usaha tersebut. “Hentikan segala tindak kekerasan. Orang Papua bukan binatang yang seenaknya dibunuh. Orang Papua adalah ciptaan Tuhan, sama seperti kalian. Jadi, jangan lagi ada pelanggaran HAM di Tanah Papua.”

“Kami mendesak tanggung jawab negara terhadap insiden berdarah di Moanemani. Kapolda Papua segera usut tuntas pelaku penembakan itu,” tekan Benny. (Markus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *