Frits: KPU Dogiyai Tidak Kerja Sesuai Aturan

JUBI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai dinilai tidak melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) perdana di daerah itu sesuai aturan dan keputusannya sendiri. Hingga sekarang KPU belum menetapkan hasil verifikasi berkas pencalonan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Dogiyai, Frits NG. Agapa mengatakan, tahapan verifikasi tersebut masih misteri bagi publik sebab sudah melewati ambang batas jadual Pemilukada yang disusun oleh KPU Dogiyai sebagaimana tersurat dalam SK KPU Dogiyai Nomor 05 Tahun 2011, tertanggal 11 Februari 2011, bahwa tanggal 5 Mei 2011 akan diumumkan hasil verifikasi kandidat yang lolos menjadi calon tetap peserta Pemilukada Dogiyai.

“Semua pihak pertanyakan kinerja KPU Dogiyai, karena sampai hari ini hasil verfikasinya belum ditetapkan,” ujarnya kepada JUBI, Selasa (31/5) siang.

Tanggal 20 April sampai 4 Mei 2011, KPU Dogiyai telah memverifikasi kebenaran dukungan partai politik karena ternyata ditemukan adanya dukungan ganda. Selanjutnya berkonsultasi dengan pengurus tingkat provinsi (DPD/DPW) dan pusat (PDP).

“KPU harusnya bekerja sesuai keputusan dan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tapi faktanya lain. Mereka sudah melanggar kode etik. Sejak mulai bekerja, lima orang anggota KPU ini dalam tugas-tugasnya tidak menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum,” tutur Frits.

Asas dimaksud, antara lain asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. “Saya menyatakan bahwa seluruh tahapan Pemilukada Dogiyai yang sudah dan sedang berjalan ini tidak sesuai asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana disebutkan tadi,” tutur Agapa.

Mencermati kondisi pelaksanaan Pemilukada Dogiyai yang semakin semrawut, tegas dia, pihak Eksekutif dan Legislatif akan memblokir dana Pemilukada sampai anggota KPU Dogiyai benar-benar berniat untuk melanjutkan tahapan Pemilukada perdana itu.

Menurut Frits, Pemerintah Daerah dan DPRD Dogiyai sepertinya tidak dihargai oleh lembaga KPU Dogiyai. Karena itu, mesti segera menyurat ke KPU Provinsi Papua agar pihak atasan memberikan pembinaan soal etika kerja dan aturan agar KPU Dogiyai makin paham dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Anggota KPU Dogiyai harus mengerti bahwa ciri independen tidak berarti sebebas-bebasnya melaksanakan tahapan Pemilukada. Ada aturan main dan diawasi serta difasilitasi oleh lembaga negara lain. Jadi, harus ada koordinasi dan melaporkan tahapan Pemilukada kepada yang wajib mendapat laporan,” tandasnya.

Ditegaskan, anggota KPU Dogiyai harus membuang jauh semua kepentingan tertentu di Pemilukada ini karena jelas sudah menghambat dan mengorbankan daerah dan masyarakat Dogiyai. (Markus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *