Di Deiyai, Rp456 Miliar Tak Jelas Rimbanya

JUBI — Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai tahun 2011 senilai Rp456 Miliar tidak jelas pembagiannya. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 5 distrik belum mendapat dana yang dianggarkan tahun ini.

Ketidakjelasan pembagian dana ABPD Kabupaten Deiyai tahun 2011, menyulut emosi para pimpinan SKPD dan Kepala Distrik. Warga juga mempertanyakan dana tersebut, karena hingga kini belum ada kegiatan pembangunan di kabupaten berumur dua tahun itu.

Wacana yang berkembang di tengah publik, APBD tahun 2011 diduga diatur semau oknum pejabat di Kabupaten Deiyai. Pembagiannya tidak sesuai pagu anggaran. Bahkan, sejumlah SKPD dan lima distrik belum juga menerima Daftar Pengunaan Anggaran (DPA) tahun 2011.

“Sampai sekarang dana untuk tahun anggaran 2011 belum dicairkan. Kami masih tunggu Panitia Anggaran, karena mereka yang setir semuanya. Dan ini sangat mengecewakan banyak pihak, karena sampai bulan kelima dana belum juga direalisasikan,” tutur Kepal Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign Bobii, Rabu (1/6) siang.

Dikemukakan, beberapa pejabat teras yang juga panitia anggaran tidak mengindahkan tugasnya. Kepentingan politik jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) perdana di kabupaten Deiyai ikut terbawa dalam pembagian dana pembangunan untuk satu tahun ini.

Penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat memicu berbagai tanggapan saat Bappeda Deiyai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2010 untuk tahun 2011. Puncaknya, pembagian dana tidak jelas. Tidak merata untuk semua SKPD dan Distrik.

“Dana lebih banyak masuk ke kebutuhan pejabat, bukan kebutuhan masyarakat secara umum,” ujarnya. “Dan anehnya lagi, sekarang muncul isu bahwa dalam waktu dekat ABPD tahun 2011 itu akan direvisi.”

Kabupaten Deiyai yang terdiri dari lima distrik dimekarkan dari Kabupaten Paniai dua tahun silam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008. Ditandai dengan pelantikan Penjabat Bupati, Blasius Pakage oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 26 Mei 2009. (Markus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *