KPP Siap Fasilitasi OAP Ciptakan Tanah Damai Papua

JUBI — Konferensi Perdamaian Papua  (KPP) diadakan untuk memfasilitasi Orang Asli Papua dalam upaya merefleksikan keterlibatannya demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua. Dalam konferensi ini, peserta akan dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat terwujudnya perdamaian, merumuskan konsep perdamaian dan indikatornya, serta  sarana yang bermartabat untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang sudah teridentifikasi. KPP juga akan berpartisipasi untuk merumuskan kontribusi yang dapat disumbangkan demi mewujudkan perdamaian di tanah leluhurnya.  Tujuannya adalah melibatkan rakyat Papua untuk berpartisipasi secara aktif dalam memperjuangkan  terwujudnya perdamaian di Tanah Papua  melalui dialog dan kerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik; eningkatkan kesadaran bahwa terwujudnya Papua Tanah Damai menuntut keterlibatan dari semua pemangku kepentingan di Tanah Papua. Demikian press rilis KPP yang diterima tabloidjubi.com, Kamis, 30 Juni 2011.

Menurut KPP, selama ini konflik di Papua tidak berhenti. Konflik Papua terjadi, tidak hanya konflik horizontal lokal tetapi juga konflik horizontal antara Jakarta dan OAP.  KPP merilis, tujuan Zona Damai yang dikampanyekan Jaringan Damai Ppaua (JDP) adalah merumuskan kembali pemahaman Papua Tanah Damai dalam konteks  Politik, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Sosial Budaya, Keamanan, Hukum dan HAM. Zona damai mesti menetapkan indicator yang jelas, di antaranya, dalam bidang Politik, Ekonomi dan Lingkungan hidup, Sosial Kebudayaan, Keamanan, dan Hukum dan HAM

Konflik ini hingga kini belum diatasi secara tuntas. Masih adanya konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan Merdeka dan  Referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi pengembalian Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Konflik yang belum diselesaikan ini sangat mempengaruhi kadar relasi diantara orang asli Papua, orang Papua dengan penduduk lainnya hingga antara orang asli Papua dan Pemerintah RI. Di satu pihak, orang Papua dicurigai sebagai anggota atau pendukung gerakan separatis. Adanya stigma separatis membenarkan hal ini. Di pihak lain, orang Papua juga tidak mempercayai Pemerintah. Dalam suasana kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain ini, dialog konstruktif tidak pernah akan terjadi antara Pemerintah dan orang Papua.  Apabila berbagai masalah yang melatarbelakangi konflik ini tidak dicarikan solusinya maka Papua tetap menjadi  tanah konflik. Korban akan terus berjatuhan. Hal ini pada gilirannya akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua.

Dari situasi konflik inilah, para pemimpinan agama  Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha Provinsi Papua melancarkan kampanye perdamaian. Kampanye ini dilakukan dengan denga moto: Papua Tanah Damai (PTD). Dalam perkembangan selanjutnya, para pimpinan agama menjadikan Papua Tanah Damai sebagai suatu visi bersama dari masa depan Tanah Papua yang perlu diperjuangkan secara bersama oleh setiap orang yang hidup  di Tanah Papua.  KPP juga meyakini, sekalipun diakui oleh banyak orang bahwa damai merupakan hasrat terdalam dari setiap orang, termasuk semua orang yang hidup di Tanah Papua, kenyataan memperlihatkan bahwa banyak orang belum merasa penting untuk melibatkan diri dalam upaya menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

Orang asli Papua, baik yang tinggal di kota maupun di kampung-kampung, belum terlibat secara penuh dalam kampanye perdamaian ini. Pada hal mereka sebagai pemilik negeri ini sudah semestinya memimpin-atau minimal terlibat dalam-berbagai  upaya untuk mewujudkan perdamaian di tanah leluhurnya.  
Kini orang Papua bangkit dan bertekad untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya menciptakan perdamaian di Papua. Mereka ingin memperbaharui tanah leluhurnya menjadi tanah damai, dimana setiap orang yang hidup diatasnya menikmat suatu kehidupan yang penuh kedamaian.  (Timo Marten)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *