KNPB: ILWP Mempertanyakan Keabsahan Pendudukan NKRI di Papua Barat

JUBI — Ketua Umum KNPB buktar Tabuni mengatakan International Lawyer for West Papua (ILWP) akan mengadakan kajian ilmiah terhadap pendudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Wilayah Papua Barat sejak 1 Mei 1969 di Oxford-Inggris pada tanggal 2 Agustus. Demi mendukung itu, KNPB akan melakukan aksi damai di seluruh wilayah tanah Papua Barat. Demikian disampaikan Buchtar kepada tabloidjubi.com di ruang besuk LP Doyo, Sabtu (30/07)

“Pada tanggal 2 Agustus, seluruh rakyat Papua Barat siap memberikan dukungan kepada ILWP bersama 64 pengacara internasional yang akan melakukan kajian pelaksanaan PEPERA, integrasi Papua 1 Mei 1969 dari perspektif hukum HAM internasional. 64 pengacara akan membuktikan kebenaran sejarah masuknya wilayah Papua ke dalam NKRI. Dengan kajian-kajian itu, ILWP akan melihat orang Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri atau tidak. Bila hukum internasional membuktikan ada penyimpangan sejarah, ILWP akan menekan Indonesia melalui jalur hukum internasional,” ujar Tabuni.

Berhubung dengan adanya isu demo tandingan yang akan dilakukan kelompok milisi yang tergabung dalam Barisan Merah Putih (bmp) pimpinan Ramses Ohee, pihak KNPB mengatakan aksi tandingan apapun tidak boleh menghalangi agenda rakyat. Rakyat Papua tidak membuat kekacauan di negerinya. Rakyat Papua hanya mau memberikan dukungan terhadap ILWP dengan aksi damai. KNPB tidak yakin aksi tandingan itu akan berlangsung. Pihak KNPB yakin isu itu lagu lama yang dibuat oleh musuh untuk menghalangi agenda rakyat.

Oleh karena itu, Pihak KNPB menghimbau rakyat tidak terprovokasi dengan isu tandingan yang membatasi semangat perlawanan rakyat itu. Rakyat terus membangun semangat nasionalisme dan mensukseskan agendanya. Bucthar sebagai ketua umum KNPB menghibau rakyat tidak terprofokasi dengan agenda musuh, tidak melakukan aksi anarkis, tidak membawa Bendera Suci atau Bintang Kejora tetapi rakyat mendukung momen bersejarah ini dengan damai.   

Berhubungan dengan aksi KNPB maupun BMP, aktivis HAM Independent Papua, Sebby Sambom melalui telepon selulernya (30/07) mengatakan aksi KNPB maupun aksi demo tandingan merupakan kebebasan setiap kelompok. Kita menghargai semua perjuangan rakyat baik dari milisi maupun rakyat Papua. Prinsipnya mendukung hanya mempertanyakan agenda keduanya. Mengapa KNPB maupun Milisi melakukan aksi? Sambom menjawab pertanyaannya. KNPB mau aksi dengan agenda yang jelas. Rakyat Papua mau mendukung ILWP yang akan mengkaji keabsahan pelaksanaan PEPERA 1969 dan kependudukan Indonesia di Papua Barat dari perspektif hukum HAM internasional.

Sambom heran dan binggung tujuan aksi tandingan yang hendak dilakukan kelompok milisi. “Saya heran milisi melakukan demo tandingan. Mereka mau mendukung momen apa.” tanya Sambom. Menurutnya, kalau Milisi hanya mau menghalanggi agenda rakyat yang mempertayakan keabsahan kekuasan KNRI di Papua Barat lebih baik berhenti. Aksi tandingan itu hanya mengacaukan situasi demi kepentingan orang lain atas tanah Papua Barat.

“Saya pikir milisi ini tameng pemerintah Indonesia mempertahankan kekuasaan  dan orang-orang Papua terlibat aksi itukan karena iming-iming kekuasaan, kekayaan, mobil dan rumah mewah.” kata Sambom. Oleh karena itu, sebagai aktivis HAM, Sebby mengatakan milisi jangan mengacaukan agenda Papua dan mengacaukan agenda rakyat Papua hanya demi sesuap nasi. Rakyat Papua bukan cari sesuap nasi melainkan mencari kebenaran, keadilan dan penegakkan jati dirinya sebagai orang Papua di negerinya sendiri. (J/18)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *