Tak Ada Keadilan Dalam Sidang Ginderman Gire

JUBI— Sidang militer terhadap penganiayaan dan penyiksaan hingga bermuara pada pembunuhan terhadap pendeta Ginderman Gire, warga Puncak Jaya, Papua, dinilai tak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Selain itu, tidak manusiawi.

“Sidang ini tidak memberi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat umum. Selain itu, tidak ada efek jera,” kata direktur KontraS Papua, Olga Helena Hamadi saat diwawancarai di Abepura, Minggu (31/7). Menurutnya, tak ada itikad baik dari militer. Seharusnya persidangan tersebut lebih mengarah pada  pembunuhan. Jika mengarah pada pembunuhan, maka hukuman yang diberikan kepada terdakwa berat sesuai KUHP. Hal ini menandakan tak ada keberpihakan terhadap korban.

Lanjut dia, kasus pembunuhan dalam KUHP, terdakwa dipidana dengan masa tahanan 5 tahun keatas. “Harusnya hukuman yang diberikan berat. Tidak bisa dituntut ringan,” tandasnya. Bagi dia, tutututan ringan terhadap tiga oknum penyisa pendeta itu masih diskriminasi dalam sistem kepangkatan. Proses hukum yang berlangsung masih lemah.

Terkesan, kata dia, hanya asal proses. Buktinya, Oditur tak mengumpulkan semua barang bukti dalam insiden itu. Seharusnya, semua bukti dikumpulkan. “Bukti yang dipegang oleh oditur lemah. Buti lain harus dibawa dalam sidang, semisal senjata yang dipakai ketika itu,” ungkapnya.

Selanjutnya, saksi yang bisa jadi tersangka seperti komandan Pos setempat yang menyuruh anak buahnya mengamankan korban saat itu, harus hadir dalam sidang. “Harusnya Oditur berupaya untuk menghadirkan komandan pos tersebut. Lantaran, dia juga bisa didakwa,” paparnya.

Ditambahkan Olga Hamadi, berdasarkan kekurangan itu, diharapkan UU soal peradilan militer harus direvisi. Karena, satu sisi aturan ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat. “Terkesan peraturan ini masih melindungi anggota militer,” imbuhnya. (J/06)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *