Pembangunan Tanah Papua Terkait Penyalahgunaan Dana Otus

JUBI — Pemajuan pembangunan di Tanah Papua berkaitan dengan kebijakan alokasi dana Otsus di berbagai sektor pembangunan. Penyalahgunaan dana Otsus oleh para pejabat yang mengelola dana Otsus bertautan dengan pembangunan Tanah Papua.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung RI sebaiknya menyampaikan secara terbuka pejabat Negara di Tanah Papua yang telah menyalahgunakan dana Otsus maupun dana lainnya untuk pembangunan Tanah Papua,” kata Ramses Ohee, Ketua Umum Barisan Merah Putih RI, Senin (1/8) di Jayapura.

Pembangunan Tanah Papua terkait dengan peran aktif Masyarakat Adat Papua yang mana didukung penyelesaian Perdasus dan Perdasi terutama masyarakat adat yang terlibat secara langsung dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu kursi legislatif sehingga mengakomodir kepentingan hak-hak yang terabaikan selama kurang lebih 10 tahun dalam pelaksanaan Undang-Undang Otsus. “Karena itu, seluruh masyarakat Papua diserukan agar menuntut badan eksekutif dan legislatif Papua segera selesaikan Perdasus dan Perdasi Masyarakat Adat dalam Pemerintahan,” ujar Ohee.

Terkait pembangunan Tanah Papua yang didukung Masyarakat Adat Papua, tak lepas dari kebijakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk bersikap terbuka menyampaikan kepada seluruh masyarakat setiap para Pejabat yang menyeleweng dana Otsus yang bertujuan untuk pembangunan Tanah Papua.

Hal tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk mengevaluasi dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat yang tidak memihak pemajuan pembangunan Tanah Papua. (J/15)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *