Awom : Pemekaran Papua bukan kehendak rakyat

JUBI—Rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok kerja pemekaran Papua Tengah yang akan menghadirkan Provinsi tersebut tahun ini, sangat disayangkan oleh ModeratorPDP Pdt. Herman Awom, S.Th, dirinya menilai bahwa pemekaran Provinsi di Papua bukan menyelesaikan persoalan pembangunan di Papua,namun akan menambah persoalan di Papua, terutama bagi orang asli Papua.

Mantan wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini mengatakan bahwa sejumlah persoalan yang akan muncul dengan hadirnya Provinsi tersebut adalah masyarakat asli Papua lama kelemahan akan terkikis dengan para imigran,bahkan dirinya melihat akan berdampak pada pembentukan pos-pos militer yang baru di Provinsi Papua.

“Padahal jika dilihat saat ini berapa  orang asli Papua, sehingga harus dimekarkan sampai tiga Provinsi, sehingga baginya pemekaran bukan kehendak rakyat Papua namun hanya kehendak elit-elit politik yang ingin jabatan atau frustasi saja karena tidak mendapatkan jabatan,” paparnya.

Ditambahkan olehnya, pemekaran Papua Tengah akan sama dengan pemekaran di Papua Barat, dimana pemekaran hanya untuk kepentingan tertentu saja untuk memecah belah orang asli Papua sehingga tuntutan terhadap refrendum atau berdiri sendiri semakin pecah, padahal jika dikaji secara aturan sebenarnya di Papua ini hanya butuh satu Provinsi saja karena penduduk asli Cuma 1,5 Juta saja, selebihnya adalah imigran.

“Seharusnya pemekaran melihat pada persoalan di masyarakat, saya nilai ini kepentingan politik saja,”jelasnya.

“Anda lihat sendiri hasil dari pemekaran-pemekaran Kabupaten, memang di posisi Bupati atau wakil Bupati atau kepala Dinas adalah orang asli Papua, namun coba lihat sampai ke dalam-dalam,jadi jangan kepentingan politik, lalu mengatas namakan masyarakat Papua,” tambahnya.

Menurutnya,  pemekaran ini terjadi karena pemerintah dan masyarakat Papua sudah menolak program transmigrasi di Papua, sehingga Pemerintah pusat mencoba membuat program transmigrasi secara terselubung, dengan cara memekarkan Provinsi Papua, dengan demikian bisa menyerap tenaga kerja dari luar Papua, termasuk masyarakat dari luar Papua yang datang untuk mengisi daerah-daerah dan jabatan-jabatan yang baru.

“Saya berharap stop sudah dengan pemekaran,itu bukan solusi untuk menjawab persoalan di Papua,”  tandasnya. (JUBI/Eveerth Joumilena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *