20 Juta Pekerja di Seluruh Dunia Dukung Aksi Mogok Karyawan PTFI

JUBI — Aksi Mogok Karyawan Kontrakan Freeport Indonesia, ternyata mendapatkan dukungan penuh oleh ICEM (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions).  ICEM adalah federasi Serikat Pekerja Internasional yang terdiri dari 90 Afiliasi Serikat Pekerja di seluruh dunia yang menaungi sekitar 20 juta pekerja.

Melalui surat bernomor : ICEM11/EN LT/113 yang dikirimkan oleh Manfred Warda, sekretaris Umum ICEM kepada Sudiro, Ketua PUK SP-KEP SPSI PTFI, ICEM bersama 90 Afiliasi Serikat Pekerja di Seluruh Dunia memberikan dukungan penuh pada aksi mogok demi peningkatan kesejahteraan yang diorganisir oleh SPSI PTFI.
“Dengan ini kami menyampaikan dukungan 100% dan solidaritas untuk perjuangan anda saat ini demi keadilan dan kesetaraan. Kami menyatakan ini karena Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari kami sehubungan dengan afiliasi anda e ICEM melalui SP-KEP SPSI.” demikian tulis Manfred Warda dalam surat yang dikirimkan pada tanggal 21 September 2011 itu.

ICEM juga meyakini bahwa SPSI PTFI memiliki legitimasi yang sah untuk menuntut upah dan tuntutan ini harus didengar oleh pemimpin tertinggi di Freeport McMoran. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Freeport Indonesia (Grasberg) adalah penghasil keuntungan terbesar bagi Freeport McMoran.

Selain dukungan dari ICEM ini, dukungan juga mengalir dari Koalisi Untuk Perjuangan Buruh PT Freeport Indonesia yang terdiri dari puluhan LSM dan organisasi pekerja. Diantaranya, AMP, Kampak Papua, KontraS, IKOHI, Foker LSM Papua, PRP, PPR, KP-KSN, Walhi, FORI, KAMLAKSI, LBH Jakarta, SBTPI, Pembebasan, Praxis, FAMSI, FED BUMN Strategis, FSP2KI, FSPK Jabar, FSPI Jateng, FSBKU Banten, GSBN Sulsel, FSPBI Sulsel, Serbuk Sumut, Perbumi Sumut, SBK Jatim, SBM Sidoarjo, SBM Malang, KPO PRP dan PPBI.

Koalisi untuk Perjuangan Buruh PTFI mendesak pemerintah dan manajemen PTFI agar segera menaikkan upah buruh dari US $ 1,5 per jam menjadi US$ 12 per jam dan memberikan fasilitas yang sama bagi buruh lokal dan buruh asing (pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak buruh). Koalisi ini juga menyatakan bahwa melakukan demonstrasi adalah hak buruh sehingga manajemen tidak berhak melakukan PHK terhadap buruh yang berdemonstrasi. Selain itu, koalisi juga menilai tenaga asing yang bekerja di PTFI tidak berhak ikut campur masalah buruh dan manajemen, hal ini bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jika terus memaksakan maka pemerintah harus melakukan deportasi terhadap tenaga kerja asing tersebut. Polisi dan Brimob juga diminta tidak berhak terlibat dalam urusan industrial perusahaan antara manajemen dan buruh, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Victor Mambor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *