Hakim Tolak Gugatan Warga Sipil

JUBI — Hakim pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, I Ketut  Suarta menolak gugatan persidangan praperadilan terhadap Kapolresta Jayapura, AKB Imam Setiawan yang diajukan oleh warga sipil yang menjadi korban tangkapan polisi melalui kuasa hukumnya. Penolakan tersebut disampaikan hakim diujung sidang putusan yang digelar di Kantor Pengadilan Negeri Klas I A di Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (30/9) pagi.

Seperti dikabarkan sebelumnya, gugatan yang diajukan pengacara warga sipil yakni meminta pengadilan menghukum termohon dengan membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.000. 000. Selanjutnya, membayar kerugian moriil senilai Rp. 100.000.000. Sehingga, total kerugian yang harus dibayarkan berjumlah Rp. 101.000.000.

Kepolisian diminta segera mengeluarkan atau membebaskan warga yang ditangkap yakni Ekimas Kogoya dan Panius Kogoya dari rumah tahanan kepolisian resot kota Jayapura. Menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap barang-barang para pemohon atas nama Seki Kogoya, Biben Kogoya, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Manianus Kogoya, Arinus Wenda, Budi Kogoya,Yuwenus Kogoya, Demias Kogoya, Yeheskiel Wenda, tidak sah karena melanggar ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kuasa hukum meminta kepada aparat keamanan ini agar barang-barang para korban yang telah disita, segera dikembalikan setelah pembacaan permohonan praperadilan diucapkan. Meminta polisi minta maaf secara terbuka kepada para warga sipil yang ditangkap melalui media massa di Jayapura selama dua hari berturut-turut. Korps berbaju cokelat ini juga diminta memulihkan hak-hak warga yang ditangkap, baik dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya.

Semua gugatan yang disampaikan,  ditolak oleh ketua majelis hakim, I Ketut Suarta diujung sidang, pagi tadi.  I Ketut menyatakan, gugatan yang diajukan ditolak lantaran melaggar hukum pidana. Penolakan didasarkan atas tanggapan dan keterangan dari kepolisian.

Gustaf Kawer, ketua tim kuasa hukum warga sipil mengatakan, putusan tersebut sangat tidak berimbang. Hakim tak mempertimbangkan keterangan dari saksi warga yang menjadi korban. Dalam sidang polisi tak menujukkan fakta surat penangkapan, penggeladahan, dan penyitaan barang.   “Saksi dari warga sipil sudah memberikan bukti dalam sidang. Tapi, polisi sama sekali tidak melihat itu. Hakim tidak pertimbangkan hal itu,” kata Kawer kepada wartawan usai sidang.

Lanjut Gustaf, hakim sama sekali tak mempetimbangkan salah satu bukti, diantaranya masa penahanan yang melebihi batas waktu. Menurut aturan, masa penahanan selama satu kali dua puluh empat jam. Namun, ketika itu, polisi menangkap dan menahan masing-masing korban sejak pukul 05.00 WIT. Mereka baru dibebaskan pada besok harinya sekira pukul 15.00 WIT. “Ini kan sudah langgar batas. Sudah tidak sesuai lagi dengan aturan hukum,” cetusnya.

Kawer menilai, kepolisian kebal hukum. Terbukti, tindakan yang salah tetapi dibenarkan melalui proses hukum. Impunitas bagi aparat keamanan masih ada. Korps berbaju cokelat ini terkesan melindungi institusinya dibanding melindungi masyarakat. “Semangat polisi dalam melindungi korpsnya masih ada,” paparnya.    

Lelaki asal Biak ini mengungkapkan, sebenarnya target dari sidang tersebut bukan menang atau kalah. Tapi, mengkaji keabsahan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Bukti ini sudah didapat dalam sidang. Diharapkan, melalui sidang praperadilan tersebut, kedepan ada kesalahan polisi dapat dipraperadilankan. Masyarakat bisa mengajukan kesalahan itu untuk disidangkan. Selanjutnya, dari sidang itu, polisi dapat bekerja lebih profesional.

Dia mengatakan, warga masih membutuhkan polisi. Tetapi, polisi yang profesional bukan arogansi. Ia menambahkan, satu pertimbangan yang cukup baik dari hakim yaitu meminta kepada polisi agar mengembalikan barang-barang  milik warga yang diamankan. “Bagi saya, pertimbangan ini cukup baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Pasero salah satu kuasa hukum dari kepolisian menandaskan, tindakan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu dilapangan sesuai hukum. “Tindakan polisi sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya. Ditambahkan Pasero, pengaduan yang diajukan warga sipil tidak sesuai dengan aturan hukum dan kondisi dilapangan saat itu. (JUBI/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *