Karyawan PTFI Yang Mogok Diintimidasi

JUBI — Hingga kini, ratusan karyawan yang melakukan aksi mogok kerja disekitar areal penambangan PT. Freeport Indonesia, di Mimika, Papua, mendapat intimidasi melalui Short Mesangger Service (SMS). Intimidasi melalui pesan pendek itu diperoleh sejak hari kedua pemogokan kerja sampai saat ini.

Demikian disampaikan anggota bidang kesejahteraan  SPSI-PUK PT. Freeport Indonesia, Frans Wolmaly kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (1/10) sore. Kata dia, pesan pendek tersebut hampir diterima setiap hari sejak hari kedua mogok itu berlangsung sampai saat ini. “Banyak sekali sms yang katanya kalau kami tetap mogok maka akan di PHK. Ada juga yang bernada mengancam,” kata Frans.

Lanjut dia, ada sms yang menyatakan demikian : ‘Ade kalau tidak naik kerja di PTFI lagi, berarti akan di PHK karena sekarang ada hearing orang-orang dari Jakarta dan Manado. Kalau tidak kerja, nanti tidak digaji, keluarga bagimana.’ Menurut dia, pihaknya menduga pesan itu datang dari pihak manajemen PTFI yang hendak berupaya menakut-nakuti mereka.

Frans Wolmaly menjelaskan, mogok kerja itu dilakukan lantaran manajemen PTFI saat ini tidak berjalan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada beberapa tuntutan yang diajukan dalam aksi tersebut. Diantaranya, menuntut tenaga komoditi yakni emas dan tembaga yang naik. Keuntungan yang dihasilkan oleh PTFI jika disbanding dengan perusahaan lain dan biaya produksi dari perusahaan penambang raksasa ini. Selama mogok kerja berlangsung, PTFI mengatakan tetap melakukan proses produksi berarti melanggar UU ketenaga kerjaan.

Masih dalam penjelasan itu, Frans menyatakan, pemogokan yang sementara berlangsung, sudah disampaikan melalui surat pemberitahuan secara resmi kepada pihak manajemen perusahaan, Presiden serta intansi terkait di Jakarta dan Mimika. Dengan demikian, mogok tersebut tidak ilegal seperti isu yang tersebar. Dalam surat permohonan itu, SPSI-PUK PTFI memberitahukan bahwa mogok kerja akan berlangsung sejak 15 September hingga 15 Oktober mendatang.

Tetapi, jika tuntutan mereka tak dijawab oleh pihak manajemen Freeport hingga batas yang ditentukan, maka mogok kerja akan berlanjut. “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin melakukan klarifikasi terkait kata pekerja PTFI. Kalau pekerja PTFI berarti yang mana dulu,” tandasnya. Menurutnya, pekerja PTFI terbagi menjadi tiga bagian yakni pekerja manajemen PTFI, permanent dan kontraktor.

Kejelasan lain dari anggota bidang kesejahteraan  SPSI-PUK PTFI ini menyebut, menyangkut kehadiran dirinya bersama beberapa rekannya di Jayapura. Bagi dia, kehadiran mereka di kota ini untuk mencari mencari pihak yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini. Lanjut dia, terkait itu, dirinya bersama beberapa rekannya sudah menemui DPR Papua dan MRP (Majelis Rakyat Papua). “Kami ketemu DPR Papua, karena mogok pertama mereka yang fasilitasi dan buat terobosan,” tuturnya.

Dia mengaku, permintaan mediasi sudah disampaikan ke kementrian ketenaga kerjaan di Jakarta. Pertemuan pun sudah dilakukan, namun tak ada hasil. Kementrian mengembalikan masalah itu ke pihak manajemen untuk diselesaikan.

Dia menambahkan, tak hanya instansi pemerintahan, kata dia, media massa di Jayapura juga diharapkan membantu karyawan yang tergabung SPSI –PUK PTFI yang sedang bermasalah. Media diharapkan memberitakan persoalan yang sebenarnya agar diketahui oleh masyarakat umum. Dari persoalan ini, karyawan tidak lagi mempercayai manajemen Freeport saat ini. “Sekarang kami sudah tidak percaya lagi sama Freeport,” imbuhnya.

Ternyata, intimidasi melalui sms tersebut juga disampaikan Herbert Youwe, anggota Humas SPSI-PUK PTFI. “Ada sms intimidasi itu ke kami selama aksi mogok berlangsung,” ungkapnya. Youwe juga menduga, pesan intimidasi itu datang dari pihak manajemen Freeport. Lantaran, saat ini pihak manajemen sedang membuka pendaftaran pekerja baru yang diduga guna untuk menggantikan karyawan yang mogok.

Sementara itu, sekretaris Umum SPSI-PUK PTFI, Robert Ratu Lobo yang dihubungi melalui ponselnya kepada pers menyatakan, saat ini karyawan yang mogok sebanyak 300 orang, staf berjumlah 30 orang. Robert mengaku, mogok dilakukan lantaran pihak manajemen tak bekerja sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003. Manajemen melanggar peraturan ini. Tak hanya itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen bertentangan dengan UU ini.

Lobo menilai, pemogokan tersebut merupakan satu pelajaran berharga bagi pihak manajemen. Lantaran apa yang dilakukan manajemen perusahaan penambang emas ini selalu bertolak belakang dengan peraturan ketenagaa kerjaan yakni UU Nomor 13 Tahun 2003. “Teman-teman tetap solid untuk melanjutkan aksi. Meskipun ada beberapa yang tidak terlibat lagi karena mendapat intimidasi dan teror sehingga memilih berada dirumah,” cetusnya.

Ditambahkan Lobo, walau demikian, tak mematahkan semangat dari karyawan yang lain. Hingga  kini mereka yang masih tetap eksis dilapangan diperkirakan sekitar 70 persen. “Ada sekitar 70 persen yang masih tetap bertahan dilapangan,” ungkapnya. (JUBI/Musa Abubar)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *