Abepura ‘Kelabu’ Di Akhir Kongres

JUBI — ‘Dor..!! dor..!! dor.. dor… dor…!!” bunyi tembakan senjata bertubi-tubi ke udara, ibarat kembang api yang warnai langit Abepura. Seperti sedang perang. Rabu, 19 Oktober 2011, sejarah kelam terjadi. Sejumlah warga yang tinggal di Abepura, Papua panik. Mereka lari pontang-panting menyelamatkan diri.

Ternyata, tim gabungan TNI/Polri membubarkan secara paksa pesta demokrasi rakyat Papua yang diberi nama ‘Kongres Rakyat Papua III’. Sebelumnya, persiapan kegiatan ini berjalan mulus.

Sebuah tim kecil bernama ‘Tim Tujuh’ dibentuk untuk melobi dan mempersiapkan segala sesuatu guna kelangsungan acara ini. Mereka membanting tulang tanpa modal di tangan. Berkat sumbangan biaya dari masyarakat, tim itu berhasil ke Jakarta untuk melobi sekaligus menemui beberapa pihak guna mensukseskan kongres. Ketika kembali, pembicaraan dengan pihak Jakarta disampaikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, nasional dan lokal di Jayapura.

“Pemerintah Pusat, dalam hal ini Jakarta, telah mengijinkan jalannya Kongres. Kami sudah ketemu dan mereka setuju,” kata Selpius Bobii, ketua tim tujuh sekaligus ketua panitia pelaksana.  Ia juga menyatakan, tak hanya janji kosong, beberapa surat terkait kegiatan dari Jakarta kepada instansi terkait di Jayapura, sudah dikantongi. Atas dasar itu, kongres yang diagendakan akan berjalan mulus. Tak hanya ketua panitia yang menyampaikan hal ini. Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut sebagai penanggung jawab, juga mengugkapkan hal yang sama kepada pers.

Latar Belakang Pelaksanaan
Dari data yang diperoleh, kongres ini dilatari, sidang dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juni 2006 di Kota Jenewa, Swiss,  Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi. Indonesia juga telah menandatanggani dokumen yang sama di Sidang Umum PBB di New York, 13 September 2007. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia bukan saja menyetujui atau mendukung Deklarasi PBB, tetapi dengan sendirinya terikat dan berkewajiban serta berkomitmen untuk melaksanakan setiap butir dari Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi di Indonesia, termasuk masyarakat adat Papua.

Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi dan UUD 1945 adalah alat juridiksi dan hukum yang wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh demi mempromosikan dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat Papua, termasuk hak politik. Semua aparat negara Republik Indonesia, baik di tingkat pusat, maupun di Papua wajib menjalankan segala tugas dan tanggung jawab berdasarkan alat juridiksi dan hukum tersebut. Namun, hak-hak masyarakat adat Papua sampai saat ini tidak terpenuhi. Indonesia dinilai lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diawali dengan pemakluman Tri Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno pada 19 Desember 1961,  juga merupakan suatu tindakan pengabaian dan ‘penganeksasian’ salah satu hak dasar masyarakat pribumi Papua. Semangat TRIKORA lebih memperlihatkan ambisi politik penguasaan wilayah Papua  dibanding  memajukan kesejahteraan rakyat Papua. Partisipasi orang Papua untuk membangun negerinya sendiri, tidak tampak dalam sejumlah pertemuan antara kerajaan Belanda dan Indonesia. Diantaranya, Konferensi Malino (Juli 1946), Perjanjian Linggarjati (November 1946), Perjanjian Renville (Januari 1948),  Persetujuan Roem – Royen (Mei 1949) dan Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949).

Pengabaian terhadap hak politik  orang Papua juga tampak dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Mekanisme Pepera bukan One Man One Vote, tetapi secara musyawarah. Hal ini menuai protes secara sporadis di bumi Cenderawasih. Protes-protes yang dilakukan adalah agar ada ruang politik yang lebih terbuka bagi rakyat Papua untuk mengemukakan pendapat mereka secara demokratis dan bebas tanpa tekanan. Hingga kini, protes terhadap PEPERA, masih terus menggema. Harusnya, protes ini disikapi oleh Negara  secara bijaksana, dengan memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi. Malah sebaliknya, tindakan represif oleh aparat keamanan, justru berdampak pada pelanggaran Hak Azasi Manusia  di wilayah paling timur ini.

Sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, wilayah ini tertutup bagi dunia luar. Rakyat Papua, hidup di bawah tekanan militer. Mereka kerap tak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Kebebasan berorganisasi dan berkumpul seringkali dibatasi. Mereka juga  tidak memiliki ruang politik yang memadai untuk menyalurkan pendapat dan kritik terhadap segala kebijakan pembangunan yang berlangsung di tanahnya. Setiap kritikan yang dilontarkan oleh warga sipil, selalu dianggap sebagai tindakan melawan negara. Padahal, kebebasan berekpresi dilindungi Undang-undang 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan amandemen UUD 1945 pasal 28.

Lebih dari itu, bila memperhatikan konsideran Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua diterapkan agar: (1)  memberikan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar dalam bidang politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi; (2) penyelesaian  pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan upaya rekonsiliasi melalui klarifikasi sejarah Papua di dalam NKRI; (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) penataan kependudukan, penegakan hukum, pembagunan berwawasan lingkungan; (5) penciptaan pemerintahan yang baik dan transparan; (6) Infrastruktur.

Namun dalam pelaksanaanya, amanat UU 21/2001 tidak dilaksanakan secara konsekuen. Belum ada perubahan signifikan yang bisa dirasakan sejak tahun 2001 UU ini  diberlakukan. Sampai tahun ini, genap satu dekade implementasi Otsus berlaku di Papua. Artinya, sama dengan sepuluh tahun Pemerintah Indonesia baik Pusat maupun  Daerah  sudah selayaknya bekerja dengan sekuat tenaga serta segenap jiwa untuk memajukan dan mensejahterakan orang Papua, sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus itu. Salah satu tujuan dari pemberlakuan aturan ini yaitu untuk mempercepat proses pembangunan. Saat ini, diperkirakan dana Otsus sudah mencapai sekitar Rp. 29 triliun  yang oleh banyak kalangan dinilai cukup besar untuk melakukan perubahan di Papua.  Tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Meskipun ada, tapi tak seberapa.

Beranjak dari itu berbagi pihak telah menyerukan bahwa pelaksanaan OTSUS menyimpang dari amanat UU 21/2001. Pelaksanaan UU ini gagal dalam membangun orang Papua. Seruan penolakan disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Puncak reaksi rakyat Papua terhadap kegagalan implementasi pelaksanaan Otsus  disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Besar Rakyat Papua bersama MRP tanggal 6 – 7 Juni 2010 lalu.

Rakyat Papua sadar bahwa berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah tidak mampu memberikan hasil yang maksimal. Masyarakat  yang adil, demokratis, aman, damai, dan sejahtera serta bermartabat ibarat api jauh dari panggang. Pemerintah Indonesia cenderung bertindak secara sepihak dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Partisipasi rakyat dalam menetapkan kebijakan ini minim. Setelah pelaksanaan UU 21/2001 tidak berjalan maksimal, Negara berupaya menyiapkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai “stimulator” pelaksanaan OTSUS. Pembentukan UP4B merupakan inisiatif pemerintah, tanpa ada konsultasi dan sosialisasi kepada warga Papua.

Pengabaian pemerintah Indonesia terhadap partisipasi politik rakyat di Papua dalam menentukan kebijakan pembangunan, telah menimbulkan kekeliruan dalam merumuskan format dan kerangka dasar pembangunan yang lebih terarah dan langsung menjawab kebutuhan dasar orang Papua. Sejumlah kegagalan pembangunan di berbagai bidang terus terjadi. Bertolak dari itu, rakyat Papua berupaya menggelar temu akbar melalui ‘Kongres Rakyat Papua III.’ Temu akbar ini diharapkan dapat menjadi ‘wahana’ bagi rakyat di Tanah Papua untuk mengemukakan gagasan mereka tentang pembangunan di atas tanah leluhurnya, masa kini maupun di masa mendatang. Selain itu, agar rakyat Papua juga dapat berpartisipasi dalam merumuskan masa depannya,  lebih khusus dalam perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua di segala bidang.  

Orang Papua perlu mendapat ruang agar dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama, kemudian menelusuri lebih dalam akar persoalannya. Masyarakat harus bisa merumuskan solusi dan format terbaik guna penyelesaian sejuta masalah yang masih melilit. Rakyat akan berpartisipasi secara penuh dalam menentukan masa depannya. Mereka juga bakal merasa memiliki dalam merumuskan kebijakan pembangunan, lebih khusus dalam perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan di segala bidang. Konferensi Perdamaian Papua (KKP), 5 – 7 Juli 2011 yang digagas oleh Jaringan Damai Papua (JDP) juga menjadi dasar bagi KRP III.

Berangkat dari itu, panitia yang dipimpin Selpius Bobii terus  bekerja.  Berita temu akbar ini membumi di Papua dan di tanah air hingga ke dunia internasional. Persiapan terus dilakukan. Awalnya dikabarkan, Valemen Vega bakal hadir. Direktur Jenderal Otonomi Khusus juga diberitakan, mendapat rekomendasi dari Menkopolhukam untuk mengikuti kegiatan. Namun, mereka tidak hadir saat KRP III berlangsung.

Hal umum lainnya, yakni menyangkut teknis, seperti tempat yang bakal digunakan terus dipersiapkan. Tapi, terkendala juga. Beberapa pihak yang dilobi untuk menggunakan tempat, tak memberi izin. Tantangan lain, penolakan dari berbagai pihak juga disampaikan, diantaranya, tokoh Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir. Panitia pelaksana sedikit kecewa soal ini.  Tetapi, sama sekali tidak mematahkan semangat juangnya untuk menggelar kegiatan.

Mereka terus berdiskusi dengan pemimpin Kolektif Papua dibawah pimpinan Dewan Adat Papua guna suksesnya kegiatan. Ratusan peserta yang diundang berbondondong-bondong dari berbagai daerah di Papua tiba di Jayapura dengan biaya sendiri. Peserta juga membiayai makan dan minum serta tempat tinggal.  Kegiatan yang bertema ‘Mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua di masa kini dan masa depan,’ ini awalnya direncanakan berlangsung di Audorium Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Tapi belakangan, gedung tersebut tak diijinkan Uncen.  Meski Uncen tak mengijinkan Auditorium, temu akbar yang direncanakan berlangsung sejak tanggal 16 – 19 Oktober ini diundurkan sehari. Minggu, 16 Oktober 2011. Ketua Panitia Kongres, Selpius Bobii mengundang wartawan untuk mengabarkan informasi terakhir soal pelaksanaan. Dalam konferensi Pers bersama para kuli tinta, Bobii mengatakan Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura, Prof. B. Kambuaya tak mengijinkan Auditorium Uncen untuk digunakan karena instruksi dari Mentri Pendidikan Nasional.

Karena itu, panitia memutuskan untuk menggunakan lapangan Zakheus, Padang Bulan, Abepura. Kongres akhirnya dilangsungkan pada 17 Oktober 2011. Dihari pertama, pesta akbar ini berlangsung mulus. Senin, 19 Oktober 2011 pagi, Polisi bersama anggota Petapa (Penjaga Tanah Papua) mengatur arus lalu lintas yang lalu lalang di jalan raya Sentani-Padang Bulan. Selanjutnya, tak ada polisi yang berjaga di sekitar lokasi kongres. Hanya ada pasukan Petapa bersama warga. Namun, kongres tak bermasalah. Pengamanan cukup ketat. Setiap peserta yang datang, dimintai keterangan dengan baik lalu diijinkan masuk lapangan Zakheus. Petapa yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan ini tampak berjejer rapi di sekitar lokasi kegiatan.

Dihari itu, satu group tarian sempat menarik perhatian ratusan peserta yang hadir. Mereka terharu. Penari Sampari dari Biak, saat  menampilkan tarian adat yang disiapkan, salah seorang diantaranya mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK). BK yang dikibarkan hanya diikat di sebilah kayu kira-kira berukuran satu sampai tiga meter kemudian dipegang dan diayun-ayunkan di udara selama kurang lebih lima menit. Meski demikian, situasi tetap aman. Kongres tetap berlangsung hingga berkhir dengan baik dihari pertama. Hari kedua  juga berlangsung aman.

Pengamanan Ketat
Hari ketiga Kongres, Rabu, 19 Oktober 2011 tampak lengang. Kota Abepura lengang sejak pagi hari. Sekitar pukul 08.00 WIT tim gabungan TNI/Polri sudah berjaga disekitar lokasi Kongres. Aparat kepolisian memblokade ruas jalan Abepura – Waena dan depan kampus Uncen, di Padang Bulan, Abepura. Kongres berlangsung tepat di belakang SMP YPPK Santo Paulus,  tepatnya di ruas kiri jalan menuju Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur Abepura, Jayapura.

Pagi itu, warga yang hendak bepergian ke Abepura terganggu dengan pemalangan yang dilakukan polisi. Para sopir taksi angkutan Waena – Abepura tak melayani penumpang yang hendak ke Abepura. Begitu juga dengan mereka yang datang dari Jayapura hendak ke Waena dan Sentani. Tampak, warga berjejer di sepanjang bibir jalan raya karena tak ada kendaraan yang mengangkut mereka. Hanya sepeda motor yang bisa melalui ruas jalan itu. “Saya sudah lama tunggu taksi. Sudah hampir satu jam lebih saya tunggu tapi belum dapat taksi,” tutur Julianus, seorang warga Waena yang hendak ke Abepura. Blokade jalan ini berlangsung selama dua jam. Jalan raya sepi.

Ternyata, tindakan itu juga mengganggu aktivitas belajar- mengajar dari sejumlah siswa yang bersekolah di Abepura. Murid-murid libur mendadak. “Kami disuruh pulang tanpa alasan yang jelas dari guru. Katanya mau kacau,” kata Melan seorang siswa kelas enam SD YPPK Gembala Baik Abepura. Para siswa yang pulang terpaksa berjalan kaki. Tak hanya itu, pemilik toko dan rumah toko juga terpaksa memilih tutup. Abepura penuh pejalan kaki. Tak ada kendaraan lagi yang lalu lalang.

Sekitar pukul 11.00 WIT pemalangan dibuka. Aktivitas kembali normal. Jalan raya kembali ramai. Taksi jurusan Abepura-Waena, melayani penumpang seperti biasa. Demikian juga dengan kendaraan roda dua dan lainnya berjalan lancar. Beberapa toko dan rumah toko (ruko) dibuka kembali. Meski demikian, tim gabungan TNI/Polri terus menjaga ketat selama jalannya Kongres. Informasi yang diperoleh, aparat keamanan berencana membubarkan kegiatan itu pada pukul 15.00 WIT. Aparat keamanan  terus didatangkan. Empat baracuda milik TNI dan Polri parkir di sepanjang jalan naik menuju lokasi kegiatan. Tiga truk milik Polda Papua beserta satu buah panser dari Brigadir mobil (Brimob) Papua juga parkir di sekitar kawasan tersebut. Peralatan perang ini siaga ibarat hendak perang melawan negara bersenjata.

Rencana pembubaran massa secara paksa sedikit melenceng. Temu akbar ini terus berjalan hingga pembacaan deklarasi dan keputusan. Dalam pembacaan keputusan, terbentuk pemerintahan transisi dan negara Republik Federasi Papua. Selpius, dalam pembacaan putusan itu menyatakan, keputusan tersebut sah dan mulai berlaku saat itu juga. Forkorus Yaboisembut didaulat sebagai Presiden. Perdana mentrinya,  Edison Waromi. Sementara pimpinan kolektif Papua lainnya, menjabat sebagai mentri.

Deklarasi menghasilkan delapan poin, diantaranya, penegakan kembali kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua di negara Papua Barat yang terjadi pada tahun 1962 dan pada 1 Mei tahun 1963 oleh Pemerintah Indonesia dan tindak lanjutnya. Pada hari itu, 19 Oktober 2011 Papua dinyatakan Merdeka dan Berdaulat secara penuh sebagai sebuah negara. Penetepan dan pembentukan konstitusi negara Papua Barat. Selanjutnya, Pembentukan pemerintahan Papua Barat berlaku sejak penetepan konsititusi pada hari itu, 19 Oktober 2011. Pemerintah Indonesia didesak segera mengakhiri pendudukan sejak penetapan konstitusi. Keputusan beserta deklarasi berakhir dibacakan sekitar pukul 15.30 WIT.

Usai dibaca, sejumlah peserta Kongres berangsur-angsur keluar meninggalkan lapangan. Tetapi tidak semua. Sebagian diantaranya masih menempati lapangan Zakheus. Panitia pelaksana dan pimpinan  kolektif Papua yang baru saja dikukuhkan menjadi pempimpin negara Federal Papua itu juga masih berada di lapangan.

Kericuhan Pecah
Tepat pukul 16.00 WIT, kota Abepura berubah menjadi kelabu. Kericuhan pecah. Suasana kota pendidikan ini mencekam. Tak ada lagi kendaraan.  Sejumlah rumah toko (ruko), kios, toko, dan mall di sepanjang kawasan ini mendadak tutup. Abepura jadi kota mati. Hanya kendaraan milik aparat keamanan. Seperti sedang perang. “Mungkinkah, pemicu kericuan ini adalah penetapan pemerintahan transisi dan negara baru beserta delapan butir deklarasi yang dibacakan ?,” kata seorang warga yang takut menyebutkan namanya.  “Tapi juga, rencana pembubaran paksa yang hendak dilakukan oleh aparat keamanan bergeser ?,” lanjutnya.

Kericuhan bermula saat mobil Daihatsu Silver  dengan nomor DS 1924 AR milik Edison Waromi, perdana mentri baru itu beranjak keluar dari lokasi. Ketika mobil tersebut berada di tengah jalan, langsung disergap aparat kemanan. Penumpang yang berada di dalam mobil itu dipaksa keluar. Edison Waromi, pemilik mobil itu keluar, ia dijemput pukulan oleh aparat keamanan. Kala itu juga, rentetan tembakan ke udara puluhan kali. Waromi digelandang  masuk Barcuda bersama rekan lainnya yang berada di dalam mobil itu. Mobilnya hancur.

“Kita dalam tekanan !!!! Ini bukti di tanah kita sendiri. Sebab tidak lama lagi kita terlepas,” tegas Forkorus Yaboisembut ketika dikepung petapa saat  keluar dari lapangan Zakheus. “Betul!! betul!!!,” teriak belasan petapa yang mendampinginya. “Semua pasukan Petapa keluar. Tidak apa-apa, biarkan saya keluar,” kata Forkorus lagi sembari berjalan keluar lapangan.  Tak lama kemudian, Forkorus Yaboisembut yang baru saja didaulat menjadi Presiden Papua itu digiring oleh aparat keamanan. Yaboisembut juga dipukul di kepala. Beberapa tangan aparat mendarat di pipi dan pelipis Ketua Dewan Adat Papua ini. Letupan senjata  terus bergaung di langit Abepura. Lapangan bola kaki  Zakheus berubah jadi ‘lapangan tempur.’  “Dor !!!  dor !! dor !! dor !!,” tembakan aparat terus ke udara. Tak memakan waktu lama, gas air mata pun disemprot di sekitar lokasi.

Asap gas air mata mengepul ke langit, seperti kebakaran hutan. Sebagian peserta kongres lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Sebagian diantaranya melarikan diri ke hutan, di sekitar lokasi ini. Tim gabungan TNI/Polri, setelah menangkap pentolan kongres, mereka terus bergeser  ke lapangan Zakheus. Ratusan warga yang masih berada di lapangan digiring satu persatu lalu dikumpulkan di satu tempat. Sebagian yang berusaha menyelematkan diri dikejar aparat lalu digiring kembali masuk ke tengah lapangan. Sejumlah barang milik warga seperti handphone, tas dan laptop berhamburan di lapangan.

Tak hanya peserta kongres yang dikejar dan ditangkap, sejumlah mahasiswa filosofan di biara Katolik Sang Surya dan Asrama Tauburia ikut dijarah tim gabungan keamanan. Operasi mendadak. Sejumlah barang milik mahasiswa di biara Sang Surya dan asrama Tauburia disita.  Wisma mahasiswa filosofan asal keuskupan Asmat yang juga berada di dekat lokasi itu menjadi sasaran amukan aparat keamanan. Semua kaca dari Wisma mahasiswa calon pastor asal Asmat ini dirusak. Penangkapan membabi buta terhadap masyarakat tak berdosa. Tembakan aparat juga terus dilancarkan. Letupan senjata tak hanya terjadi di sekitar lokasi kongres. Tapi, berlangsung di sepanjang Abepura. Abepura seperti sedang ‘perang.’

Panser milik Brimob dan truk milik polisi juga tak hanya diparkir di areal kongres. Kendaraan ini tampak di sepanjang Kota Abepura. Di Lingkaran Abepura, nama sebuah tempat di wilayah ini, persis di depan SMA Negeri I Abepura, tampak sebuah mobil panser dalam keadaan siaga. Kondisi Abepura terus memanas. Warga yang berdomisili di sini berhamburan keluar rumah dan memenuhi badan jalan raya. Sebagian bermaksud melihat peristiwa ini. Namun diteriaki aparat keamanan. “Bangsat kamu, lihat-lihat apa!!!” teriak seorang aparat berpakaian preman sembari mengeluarkan pistol dari dalam saku langsung menembak ke udara. Di depan Gereja Elim, sekitar Lampu Merah Abepura, tank milik Brimob Polda Papua terus membunyikan sirene. “Hee bangsat, kamu lihat apa!!” teriak salah satu Brimob berbaju dinas yang keluar dari panser itu sambil mengeluarkan tembakan ke udara.

Tindakan yang sama juga dilakukan oleh sejumlah rekannya yang tersebar di sepanjang Abepura. Gawat. Situasi runyam. Tembakan bertubi-tubi. Warga panik. Mereka tidak lagi menyaksikan gejolak ini. Namun, berlarian pontang-panting. Lainnya berusaha menyelamatkan diri di gereja di sekitar situ. Penangkapan hebat terus berlanjut bagi warga. “Kami takut skali. Jangan sampai Abepura berdarah 16 Maret 2006 lalu, kembali terjadi,” kata seorang warga bernada ketakutan.

Aparat berpakaian preman dan berbaju dinas yang tersebar di Abepura memukuli sebagian warga. Sekitar lima hingga sepuluh orang aparat. Persis di samping kampus Uncen Abepura. Para tukang ojek yang parkir di situ dipukuli. Padahal, mereka sama sekali tidak tahu-menahu soal kongres, jadi peserta pun tidak. Ketika Baracuda membawa pentolan kongres menuju Polda Papua, puluhan tembakan mengiringi perjalanan mereka di sepanjang jalanan. Bunyi sirene terus bergaung. Masyarakat semakin takut.

Warga Ditangkap
Dari hasil operasi yang dilakukan tim gabungan kemanan, sedikitnya tiga ratus peserta kongres ditangkap. Banyak diantaranya mengalami kekerasan. Mereka dipukul dengan popor senjata hingga babak belur. Lainnya lagi dengan rotan dan ditendang. Akibat tindakan itu, beberapa diantaranya tewas. Alhasil, tim gabungan TNI/Polri ini menggiring tiga ratusan peserta lalu dipulangkan setelah diperiksa, Kamis, 20 Oktober 2011.

Yustinus Ukago, salah satu korban yang ditangkap polisi lalu dipulangkan mengaku, dirinya tak mengikuti kongres, tetapi ditangkap. Ia ditangkap saat berada bersama rekan-rekannya di wisma STFT Fajar Timur, Abepura, Papua. “Tim gabungan datang langsung masuk ke kamar lalu memaksa kami keluar. Kami dipaksa secara tidak sopan lalu digiring ke lapangan Zakheus,” kata Ukago.

Lanjut dia, tak hanya dirinya yang ditangkap paksa, beberapa kerabatnya yang mendiami wisma itu juga ditangkap paksa dan digiring keluar. “Hampir semua anak-anak asrama ditangkap. Cuma para frater yang pakai jubah yang tidak ditangkap,” tuturnya.  Ia mengatakan, saat ditangkap, mereka dipukul dengan popor senjata hingga babak belur. Tak hanya itu, laptop, handphone, poster dan sejumlah barang lainnya juga disita. Tindakan tersebut membuat sebagian diantaranya berupaya lari ke gunung yang berada di belakang kompleks STFT Fajar Timur demi menyelamatkan diri. Lainnya lagi terpaksa bermalam di parit, di samping asrama Tauboria hingga Kamis, 20 Oktober 2011 pagi. Ketika tiba di lapangan Zakheus, sudah ada ratusan warga yang diintimidasi disana. Masyarakat yang berada di situ juga disiksa dan dianiaya.

Setelah itu, mereka dibawa dengan mobil tahanan ke Mapolda Papua. Lelaki asal Paniai ini menjelaskan, saat mereka berada di Polda, mereka disuruh berbaris lalu diintergogasi dan dicerca dengan kata-kata ocehan. “Forkorus mau jamin kam apa? Kenapa kam percaya Selpius Bobii, dia tidak kuliah betul,” katanya meniru sinisan polisi. Usai diperiksa dan dicerca mereka disuruh beristirahat. Karena tak ada tempat, sejumlah warga itu terpaksa tidur di lapangan basket Polda Papua, termasuk dirinya hingga pagi hari.

Jimmy Paul Koude (44), salah satu peserta Kongres Rakyat Papua (KRP) III, mengaku dirinya dipukul oleh seorang anggota TNI di kepala bagian kiri dan kanan dengan popor senjata hingga bocor. Tak hanya itu, punggung korban di bagian kiri juga dipukuli dengan senjata hingga kemerah-merahan dan bengkak.

Pemukulan itu terjadi di tengah lapangan Zakheus usai  kongres, Rabu, 19 Oktober 2011. Menurut Jimmy, saat dikonfirmasi belum lama ini, ketika itu dirinya berada di  depan SMP YPPK Santo Paulus, Abepura, Jayapura. Namun saat kerusuhan pecah, korban berupaya masuk kembali ke lapangan karena melihat banyak warga yang disiksa. Saat berada di dalam lapangan Zekheus, ia berupaya melerai dan menegur aparat agar tidak lagi mengeluarkan tembakan bertubi-tubi ke udara. Jimmy bermaksud meminta tim gabungan keamanan untuk mengamankan sisa peserta kongres dengan baik, tidak dengan cara pengejaran dan penembakan.Tetapi, niat baiknya itu dibalas dengan kekerasan. Lelaki asal Sorong ini dipukul dibagian kepala bagian kiri dan kanan sebanyak dua kali dengan popor senjata hingga terluka dan bocor. Dua pukulan tersebut membuat dia terjatuh. Saat bangun, tiba-tiba ia dipukuli lagi dari arah muka. Namun, Jimmy berusaha menahanan senjata.

“Saat saya berusaha tahan senjata, tentara ini bilang, kenapa tahan, mau rampas senjata ka. Kemudian dia tarik lalu memukul saya lagi di bagian punggung sebelah kanan,” ungkap lelaki berbadan kekar ini sambil menunjukkan bekas pukulan di punggungnya. Akibat pemukulan itu, punggung sebelah kanan memerah dan bengkak. Hingga kini korban menderita sakit di kepala dan punggung. Setelah dia dipukuli, ia disuruh duduk bersama-sama dengan warga lainnya. Darah terus mengalir membasahi baju dan celananya. Badannya penuh darah.

Buntut dari insiden itu, enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, Gat Wenda dan Selpius Bobii. Dari enam tersangka yang ditetapkan, empat diantaranya dijerat pasal 110 Ayat (1) KUHP dan pasal 106 KUHP dan pasal 160 KUHP.  Sementara Gat Wenda dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti membawa senjata tajam. Selain itu, sebanyak empat warga tewas. Empat korban lainnya luka-luka. Korban yang tewas, adalah Daniel Kadepa (25), Maxsasa Yewi (35), Yacob Samon Sabra (53), Pilatus Wetipo (40). Selanjutnya yang mengalami luka-luka, yaitu, Ana Adi (40), Milier Hubi (22), Matias Maidepa (25) dan Jimmy Paul Koude (44).

Tanggapan Soal Kasus Kongres
Kepala Penerangan Kodam  XVII Cenderawasih Papua, Letkol Ali Hamdan Bogra saat dikonfirmasi membantah terjadi kekerasan. Ia mengatakan, dirinya tidak tahu soal kekerasan itu. “Saya tidak tau soal kekerasan itu. Konfirmasi saja ke kepolisian. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan itu dikonfirmasikan saja ke polisi,” bantahnya.

Bantahan yang sama juga datang dari pihak kepolisian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kombes Polisi Wachyono membantah kejadian itu. Ia mengatakan, tak ada pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap peserta kongres. Selanjutnya, soal rentetan penembakan yang dikeluarkan secara bertubi-tubi ke udara oleh polisi saat kericuan, bukan bermaksud menakut-nakuti masyarakat, tetapi sebagai tembakan peringatan. “Tembakan itu bukan menakuti warga, tapi tembakan peringatan,” bantahnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, polisi membubarkan paksa Kongres Rakyat Papua III karena menilai kegiatan itu sebagai makar.
“Polisi melakukan penggerebekan sebab tindakan mereka sudah dinilai makar,” katanya seperti dilansir antaranews.com, Rabu, 19 Oktober 2011. Menurut dia, polisi membubarkan paksa kongres dan menetapkan lima orang tersangka karena dianggap makar. “Mereka mendirikan negara dalam negara dan tidak mengakui Presiden RI,” kata Djoko.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua di Jayapura, mengecam keras penangkapan yang dilakukan aparat keamanan terhadap ratusan peserta. Kecaman itu dilontarkan Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib. “Seharusnya polisi tidak boleh menangkap secara membabi buta. Mereka harus dibubarkan secara damai. Ini pelanggaran,” kata Matius Murib.

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Jakarta juga mengecam kasus tersebut. Menurut lembaga itu, tindakan TNI dan Brimob yang menggunakan kekuatan senjata untuk membubarkan kongres itu berlebihan. “Aparat gabungan dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar seribu peserta kongres lari ketakutan,” kata Ketua Kontras, Haris Azhar di Jakarta, seperti dilansir VHRmedia.com, Kamis, 20 Oktober 2011.

Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman meminta pemerintah terbuka soal masalah di Papua. Menurut dia, keterbukaan penting untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Socratez meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat menghentikan kekerasan di Papua. ”SBY harus lihat ini dan hentikan kasus kekerasan di Papua. Mari kita duduk berdialog, manusiawi, dan terhormat,” kata Socratez seperti ditulis VHRmedia.com.*

Musa Abubar (wartawan tabloidjubi.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *