Negara Dinilai Bungkam Terhadap Demokrasi di Papua

JUBI — Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai membungkam kebebasan demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi, menyusul dihentikannya aksi demo.

Aktivis HAM Papua Elias Petege mengatakan seharusnya Negara menjamin kebebasan warga negaranya, sebab ketika rakyat melakukan demo, maka Negara harus menjaminnya sesuai amanat undang-undang.

Penyataan Elias menyusul adanya pelarangan dari polisi terhadap peserta demo yang berencana Long March dari kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Waena menuju kota Jayapura, sekitar 20 km,  di Waena, Jayapura, Senin, (31/10) siang.

Dari pantauan Tabloidjubi.com, sejak pagi, sekitar Senin pagi pukul 08.00 WIT hingga pukul 11.00 WIT  puluhan mahasiswa memalang kampus Uncen, Waena. Mereka menolak adanya penambahan pasukan di Papua yang digencarkan Jakarta belakangan.

Sekitar pukul 12. 00 WIT, Long March dimulai. Namun, ketika di perumahan Korem, sekitar Lampu Merah, Waena, tiga truk dan satu mobil milik Polres Kota Jayapura  muncul dari arah Abepura, dan memarkir sekitar lokasi Lampu Merah sehingga menghalangi rute massa pendemo. Lama berunding dengan pihak kepolisian, tapi akhirnya aksi dihentikan. Aksi dihentikan karena tidak ada surat ijinan dari polres Kota Jayapura.

Namun, menurut Natan Tebay, salah satu orator, pihak mahasiswa telah melayangkan surat pemberitahuan tiga hari sebelumnya. Polisi dinilai hanya mempersulit jalannya demo Siang ini, Elias melanjutkan, “mereka (polisi: red) semestinya tidak boleh melarang. Demo dijamin undang-undang.” tandasnya. Sekitar pukul 14.00 massa akhirnya bubar dengan tertib. (JUBI/Timo Marten)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *