PAPUA: Apakah Hutan Papua Terancam?

Oleh : Santon Tekege *

Realita perusakan hutan sedang marak terjadi di Papua. Berbagai kasus illegal logging dan pembalakkan hutan, dan konversi hutan Papua dengan lahan perkebunan kelapa sawit dan lahan pertanian pangan sedang gencar dipromosikan. Hutan Papua yang mengandung aneka ragam jenis flora dan fauna menjadi incaran para investor di bidang HPH, perkebunan kelapa sawit dan pertanian pangan. Maka orang asli mengalami krisis identitas sebagai orang asli Papua. Bukan hanya krisis identitas budaya namun krisis hutan dan lingkungan alam beserta komunitas yang dihayati oleh orang asli di Papua. Di sini sangat jelas keberpihakan Gereja di Papua.

Manfaat  Hutan bagi Orang Papua
Orang Papua sebagai masyarakat peramu dan petani ladang  memanfaatkan kekayaan alam sebagai sumber matapencaharian. Mereka mengambil langsung makanan dari alam, sagu, ikan, binatang buruan berupa rusa, kangguru, babi hutan, kuskus, dan berbagai jenis sayuran. Situasi ini secara perlahan berubah, orang Papua mulai mengalami kesulitan mencari sagu dan binatang buruan karena banyak hutan telah dibabat.
Umumnya orang Papua memiliki ikatan yang kuat dengan alamnya. Segala hal yang ada di hutan selalu dilihat sebagai bagian integral hidup manusia. Itulah sebabnya orang Papua sangat menghargai hutan dan segala isinya. Hutan dilihat sebagai tempat tinggal para leluhur. Apabila hutan dihancurkan, maka eksistensi orang Papua akan kendor dan goyah. Karenanya, ketika orang membabat hutan dapat diartikan sebagai upaya melemahkan integritas orang Papua.
Saat ini ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melirik Papua sebagai tempat investasi. Hutan Papua akan dikonversi dengan tanaman kelapa sawit. Dalam berbagai propaganda, perusahaan menjanjikan hal yang muluk kepada masyarakat pemilik ulayat bahwa mereka akan menerima plasma lahan sawit. Perusahaan akan memperhatikan pendidikan, dan kesehatan yang semuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan. Tetapi kenyataan menunjukkan justru  masyarakat asli semakin menderita.
Kita cermati sebagian realita di Arso Kab.Keerom dan Merauke sangat gencar pembalakan hutan dan lingkungan di seluruh tanah Papua Di sini seorang Peneliti Edy Rosariyanto (SKPKC Jayapura), Peneliti dapat menggambarkan, perkebunan kelapa sawit di Kab. Keerom menemukan bahwa masyarakat asli yang memiliki lahan sawit justru mengontrakkannya kepada warga pendatang karena mereka selalu mengalami kerugian. Biaya operasional tinggi sementara harga sawit tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa propaganda kesejahteraan orang Papua melalui jalur konversi hutan dengan kelapa sawit tidak benar. Di sini nilai keadilannya telah sirnah.
Orang Papua yang memiliki kedekatan dengan alam dapat mengalami bahwa mereka berada dalam situasi dilematis. Hutan mereka habis dibongkar, akibatnya tempat mencari makan, berburu dan sumber air bersih hilang. Sementara itu, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari perkebunan kelapa sawit.

Stop Konversi Hutan Papua
Papua yang kaya akan sumber daya alam dan mineral merupakan peluang untuk menyejahterakan orang Papua. Di sini dibutuhkan kebijakan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang. Tidak harus mengganti hutan dengan perkebunan kelapa sawit. Masih ada banyak peluang usaha yang bisa menyejahterakan orang Papua. Tidak etis, kita mengorbankan hutan yang memiliki nilai hakiki untuk hal-hal yang bersifat instan dan sesaat. Integritas orang Papua sebagai manusia yang menyatu dengan alam harus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah membuka perkebunan Kepala Sawit di Papua, misalnya PT PN II di Arso, Kabupaten Keerom. Selain itu, ada perusahaan baru yaitu PT Tandan Sawita Papua di Arso Timur yang berencana membuka 26.300 ha. PT Rajawali dan PT Sinar Mas di Kaureh, Kabupaten Sentani; Asiki, Kabupaten Bouven Digoel; Bade, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi. Kontroversi orang asli Papua di Merauke dengan Perusahan terjadi karena pendekatan yang sangat kurang memanusiawi melalui Perusahan MIFEE di Merauke. Sebagian besar hutan dan lingkungan dipakai oleh Perusahan MIFEE di Merauke sehingga orang asli Papua di sana melihat sebagai sebuah kerugian dan kerusakan hutan sekaligus kehancuran komunitas hutan dan lingkungan di Merauke dan sekitarnya di Papua.
Hal lain yang sedang berkembang ialah konversi hutan Papua dengan lahan pertanian pangan. Tempat yang telah dipilih ialah Kabupaten Merauke dengan luas awal 500.000 hektar dari 3 juta hektar yang telah direncanakan (Kompas, 23/10). Lahan ini akan dibuka oleh beberapa investor antara lain, Medco, Sinar Mas, Wilmar dan PT Bangun Cipta Sarana.
Semua ini berakibat buruk bagi upaya pelestarian hutan Papua. Apabila konversi hutan Papua dengan perkebunan kelapa sawit dan lahan pertanian pangan dipaksakan, maka akan terjadi deforestasi dan degradasi hutan. Pemakaian pestisida, dan limbah domestik berakibat pada penurunan daya lingkungan. Oleh karena itu, konversi hutan Papua harus segera dihentikan.
Fakta telah menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak membantu menyejahterakan orang Papua, tetapi mengapa lahan perkebunan kelapa sawit hendak dibuka terus di Papua? Perkebunan kelapa sawit justru mendatangkan permasalahan baru di tengah orang Papua karena mereka akan kehilangan berbagai sumber makanan, tanaman obat-obatan pun musnah serta tempat-tempat keramat hilang. Siapakah yang mempunyai kepentingan di balik pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Papua?
Selain perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan pertanian pangan yang dikuasai oleh investor berdampak pada hutan dan rakyat kecil. Rakyat kecil akan kehilangan lapangan pekerjaan sebagai petani karena tidak mampu bersaing dengan para pemodal.
Pelestarian hutan Papua harus ditempatkan dalam kerangka menyelamatkan manusia Papua. Hutan Papua tidak dilihat sebagai hutan pada dirinya, melainkan memiliki korelasi dengan identitas orang Papua. Dengan berpikir demikian, hutan tidak lagi dilihat sebagai obyek eksploitasi melainkan bagian integral manusia Papua yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Krisis Identitas sebagai Orang Asli Papua

Kaum lemah dan miskin di Papua akan kehilangan lahan dan tanahnya. Mereka akan kehilangan obat-obatan tradisional dan tempat-tempat sakral. Penghayatan orang asli Papua tentang komunitas lain akan dihancurkan oleh perusahan yang telah dan akan hadir di Papua. Komunitas-komunitas itu antara lain komunitas orang yang hidup dan yang mati (arwah). Komunitas lain adalah air sungai dan danau, pohon, rumput, dan segala tambang yang ada di Papua.
Ketika Perusahan dapat menghancurkan berbagai komunitas ini, maka orang asli Papua akan mengalami krisis komunitas dan relasinya akan mengalami kekhaosan. Jika penghayatan orang asli Papua tentang alam dan komunitas dihancurkan, maka orang asli akan mengalami krisis diri sendiri, musibah banjir dan kelaparan bahkan kematian meningkat. Dengan tegas mengatakan bahwa jika perusahan hendak mau hadir di Papua, maka segala pembiayaan harus dibiayai oleh perusahan hingga puluhan generasi ke depan. Jika tidak mampu membayar, maka perusahan jangan hadir di bumi Papua. Oleh karena itu, hentikan segala penghancuran dan pembabatan hutan. Karena berlawanan dengan penghayatan akan alam dan komunitas yang ada di Papua.
Fenomena sedang marak terjadi kerusakan pembalakan hutan/lingkungan di seluruh Papua, nilai kedamaian dan keadilan bahkan hidup saudara pun semakin pudar dari wajah orang asli Papua. Di sini ditantang bahwa perusahan apa saja yang hendak hadir di Papua, perlunya menghormati orang asli beserta penghayatan mereka di Papua. Oleh karena itu, pentingnya menghargai hutan dan lingkungan, perlu menghormati dan menjunjung tinggi tempat keberadaan segala komunitas yang ada di Papua. Maka dari itu, akan terjadi hidup damai dan adil bahkan harmonis di antara orang asli dengan komunitas hutan dan lingkungan yang ada di Papua.

Dasar Keberpihakan Gereja di Papua
Dasar keterlibatan dan keberpihakan dalam tantangan Pastoral di bumi Papua adalah terletak dalam Ensiklik Rerum Novarum (1891) dan Ensiklik Guadragessimo Anno (1931) berbicara tentang keberpihakan sosial Gereja terhadap kaum buruh dan miskin bahkan masalah-masalah sosial sebagai pelayanan pastoral sosial gereja. Dalam dokumen Konsili Vatikan ke-II secara tegas memberikan pandangan teologis sosial untuk keterlibatan gereja yang menyeluruh tak lagi terbatas kelas buruh dan persoalannya. Tetapi lebih pada hubungan antara gereja dan dunia. Dalam refleksi ini, gereja memberikan pandangan teologis terhadap komitmen politisnya sehingga bagian utuh dan keterlibatan dan keberpihakan gereja terhadap kehidupan sosial.
Gereja pada dasarnya menolak segala bentuk penindasan bagi manusia. Gereja menolak dengan tegas gila akan kekuasaan politis melebihi kekuasaan Allah. Atas dasar refleksi ini, Gereja selalu terlibat dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khsusnya. Keterlibatan dan keberpihakan gereja terhadap kehidupan manusia ditegaskan kembali dalam “ Gaudium Et Spes art.1 yang berbunyi:Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar adlah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan bersama sebagai anak-anak Allah pula”. Akhirnya, dokumen-dokumen gereja ini menjadi titik pijak keterlibatan dan keberpihakan kita dalam berbagai persoalan sosial di Indonesia pada umumnya dan Papua khususnya demi keselamatan dan pembebasan umat manusia dan alam ciptaan di dunia ini. Untuk menggapai tujuan ini, saatnya kita membuka diri untuk keterlibatan dan keberpihakan kita dalam menjawab tantangan karya pelayanan pastoral di bumi Papua. Jadi, isu maraknya penggalangan dan rusaknya hutan dan lingkungan menjadi keprihatinan dan kepedulian bersama di bumi Papua.

* Mahasiswa Pada STFT-Fajar Timur Abepura-Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *