Pemerintah Pusat Dinilai Gagal Laksanakan Otsus Papua

JUBI — Anggota DPR RI, Drs. Manuel Kaisiepo mengatakan bahwa  Pemerintah Pusat gagal melaksanakan implementasi  Undang-Undang Otsus di Papua yang telah berjalan selama 10 tahun, karena tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Sebab, seharusnya Setelah UU Otsus berjalan satu tahun harus evaluasi untuk Pembuatan PP yang dibuat oleh pemerintah Pusat, dengan demikian Otsus Papua tidak dilaksanakan secara murni secara konsekuen,” ujar Manuel Kaisiepo, Anggota DPR RI fraksi PDIP, usai bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Masyarakat, DPR, MRP dan tokoh adat, di Sasana Krida Kantor Gubernur di Jayapura, Senin (31/10).

Dirinya menilai, “seharusnya begitu Undang-undang Otsusnya lahir, mereka merespon langsung untuk membuat peratutan pemerintah, akan tetapi jika pemerintah Daerah mempunyai inisiatif seperti DPRP dan Pemerintah daerah untuk mencari solusinya, karena jika dibandingkan dengan Aceh berjalan Otsusnya berjalan dengan baik.

“Dengan demikian dapat membuat keberpihakan sangat nyata di Aceh,sehingga diharapkan Papua seperti Aceh. Dengan adanya undang-undang Otsus lahir Perdasus dan Perdasi,” tuturnya.

Kaisiepo mengakui, saat ini Presiden sudah menyadari ada upaya untuk melakukan evaluasi pada tingkat implementasi, sebabnya DPR RI membentuk badan pemantau otsus Aceh dan Papua, namun implementasi Otsus di Aceh berjalan dengan baik.

Dirinya menambahkan, sejak awal pemerintah pusat setengah hati membuat Undang-undang Otsus, karena sesuai dengan UU Otsus dikatakan bahwa satu tahun setelah UU Otsus berjalan harus ada Peraturan Pemerintah [PP].

“Dimana Peratuan Pemerintah ini yang akan menjadi acuan untuk penyusunan Perdasi dan Perdasus, tanpa PP tidak mungkin dapat membuat Perdasi dan Perdasus,” ucap Kaisiepo, yang sejak 2001-2004 menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Gotong Royong.

Ketika ditanya terkait pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat [BP4], Manuel Kaisiepo menjawab dan menyambuat baik pembentukan niat pemerintah mengenai pembentukan BP4.

“Sebab amanat Otsus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, jika ada dianggap penyelenggara di daerah masih kurang perlu dilakukan supervise, hanya ditakutkan walaupun banyak badan tetapi tidak dapat bekerja. Tetapi badan ini tetap jalan tetapi harus koorinasi dengan betul dengan Pemda,” tandasnya.

Menanggapi kehadiran dan pertanyaan dari Tim Komisi VIII DPR-RI,  Sekertaris Daerah Papua, Constant Karma, mengatakan bahwa semua pertanyaan dari DPR-RI sudah dijawab secara tertulis. (JUBI/Eveerth Joumilena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *