Pesona Anak Fakafuku, Tanpa Ijazah Pendidikan

JUBI — Selama 66 tahun Indonesia menyatakan kemerdekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga kini warga Kampung Fakafuku Distrik Agimuga Kabupaten Mimika belum satupun bersekolah hingga mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Mengapa bisa demikian?

Rutinitas kehidupan warga‘Suku Sempan’ mirip seperti Suku Kamoro di Mimika lainnya. Yakni mengantungkan hidup kepada alam sekitarnya. Mulai dari mencari makan dan minum, singkat kata mereka mengenal  menjalankan rutinitas hidup; ke Sungai, menggunakan Sampan dan mengayau Sagu (3S).

Suku Sempan dalam peta Topograpi, mendiami beberapa kampung di wilayah Timur Kabupaten Mimika. Seperti wilayah Sempan Timika, Wilayah Manasari (Omawita, Fanamo) hingga Kampung Otakwa, Fakafuku dan sekitarnya di Timur Kabupaten Mimika, Papua. Mereka jarang mengungkapkan keluhan hidup secara spontan, kecuali melalui ciri khas menari dan menyanyi.

Pertanyaan adalah, mengapa sistim pendidikan jaman sekarang terlihat belum memihak kepada Suku Sempan di Fakafuku, jauh dibawah Suku Kamoro? “Jangan pernah persalahkan warga!” demikian pesan ketika diskusi topik ini Kampung Fakafuku beberapa pekan lalu. Menyimak cerita warga setempat, kondisi buruk dan ketertinggalan pendidikan bukanlah cerita baru. Warga dan pola hidup setempat selalu diposisikan salah. Benarkah demikian?

Di lain kesempatan, seorang tokoh masyarakat Sempan, pernah menceritakan fenomena pendidikan di Timur Pesisir Kabupaten Mimika. Dia berpesan, agar fenomena pendidikan jangan dikaitkan dalam konteks politik dan ranah NKRI. Rupanya Ia masih takut dan khawatir terhadap sebuah peristiwa politik tahun 1977 silam. Di masa itu, warga pernah dikejar, diteror, dibunuh secara sadis oleh aparat militer Indonesia. Kisahnya, cukup panjang, intinya mereka selalu berada dalam kecemasan dan ketakutan hidup. Ketakutan juga dialami oleh anak-anak Suku Sempan sampai sekarang, terutama ketika pergi ke sekolah. Realita ini terbalik dari pesan kebebasan dan kemerdekaan  hidup sebagai hak hidup seseorang.

Pertengahan dekade tahun 70-an atau sebelum peristiwa politik tahun 1977, mantan penguasa 32 tahun (Presiden Soeharto) pada tahun 1970-an pernah mengeluarkan sejumlah intruksi untuk memperbaiki sistim pendidikan di negara yang dikendalikannya. Yakni, demi meningkatkan kesempatan belajar bagi anak usia 12 tahun ke bawah, kala itu presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1973. Intruksi tersebut, Sekolah Inpres tahap ke-2 tahun 1974 bernomor 6, sebanyak 6.000 (enam ribu) unit sekolah pernah dibangun di wilayah Republik Indonesia, termasuk Sekolah Dasar (SD) Inpres Fakafuku.

Entah mengapa, 17 tahun kemudian SD Inpres Fakafuku Distrik Agimuga didirikan (tahun 1991/1992) dibawah administratif pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak (saat itu Provinsi Irian Jaya-red), jarang melanjutkan pendidikan? Hingga 19 tahun SD Inpres Fakafuku berlalu,  generasi muda asal Fakafuku dan sekitarnya belum bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Hanya satu-dua yang menamatkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan hampir tidak ada yang melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Kejuruan lainnya.

Kepala Kampung Fakafuku, Benny Matatiya Makuma mengakui, hingga tahun 2011 jumlah penduduk Fakfuku sebanyak 803jiwa. Jumlah anak berusia sekolah per-Desember Tahun 2010 sebanyak 400-an anak. “Hanya ada 1 anak yang sedang kuliah di sekolah guru. Selain itu, ada 1 orang mau tes PNS, 1 orang anak lagi sedang kuliah di sekolah bukan guru. Lainnya tidak ada,” ungkapnya. Kondisi tersebut, didukung dengan minimnya ketersediaan tenaga guru tiap tahun pelajaran.

Kondisi bangunan sekolah Inpres pun tampak tak terrawat. Siswa hampir tidak pernah belajar sepanjang tahun, kecuali mewarisi kebiasan keluar-masuk hutan dan sungai tanpa diimbangi pendidikan formal. Selain itu, Sarana dan Prasarana sekolah tidak terdapat. Kondisi demikian, sejak Januari 2011 bulan lalu mengundang Tim Relawan Pendidikan swasta aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan di Kabupaten Mimika.

“Setelah kampanye, hanya 50-an anak yang aktif belajar di sekolah dibanding sebelumnya, walaupun hanya sampai kelas IV,” ungkap Hengky Amunatmang, Relawan Pendidikan utusan Yayasan Bina Teruna Bumi Cenderawasih (Binterbusih) Semarang di Kampung Fakafuku. Amunatmang mengkategorikan, ke-50 anak tersebut: 19 anak di kelas I, 10 anak di kelas II, 9 anak di kelas III dan 7 anak di kelas IV 7 serta 8 anak tidak aktif belajar.

Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), kelas I dan II digabung menjadi satu ruang kelas, Kelas III dan IV menjadi satu kelas lainnya karena kesulitan tenaga guru. Selanjutnya, murid kelas IV yang naik kelas V, biasanya dialihkan ke kelas V SD YPPK Kiliarma, 2-3jam lamanya menyusuri sebuah kali setempat. “Saya biasa bicara keras agar anak-anak tetap selesai dari sekolah negeri. Tapi tetap masih mengalami kewalahan,” ujarnya. Sebab melanjutkan kelas V di Kampung Kiliarma (Ibukota Distrik Agimuga-red) belum tentu semua anak mau pergi sekolah tiap hari. Jaraknya cukup jauh, dan transportasi juga terbatas. Motivasi anak-anak juga minim.

Sebenarnya, relawan pendidikan Binterbusih yang ditugaskan bukanlah guru. “Dulu ada guru di SD ini. Satu guru kontrak biaya pusat (Jakarta) dan guru Kontrak dari Provinsi, serta beberapa guru PNS asal kabupaten ini (Mimika). Tapi mereka tidak pernah tinggal dan mengajar anak-anak di kampung ini,” jelasnya.

Anak-anak buta pendidikan. Rupanya para murid hampir tidak pernah mendapatkan pelajaran, ibarat para pelajar mati di Panggung Pendidikan era global. Hingga kini (tahun 2011)  anak-anak belajar membaca, menulis dan menghitung di rumah sang relawan itu. Selain  itu, anak-anak juga belajar cara memasak pakai kompor, mencuci piring dan lain-lainnya. Rekan lainnya, Freedy Matameka berharap agar kedekatan relawan dan murid dapat membantu pelajar dalam mengasah kemampuan membaca, menulis dan menghitung (3M-red), dengan bantau sejumlah sarana buku pelajaran dan alat peraga yang diperolehnya diluar bantuan pemerintahd aerah setempat.

Persoalan pendidikan di Kampung Fakafuku terkini dan kampung sekitarnya, diakui juga oleh Direktur  Yayasan Binterbusih Semarang. “Awal saya dating (ke Fakafuku-red), gedung sekolah bagi anak-anak adalah bukan tempat sekolah. Saya juga kaget karena, ketika anak-anak berkelahi, biasanya saling melaporkan ke orang tua masing-masing. Ini satu persoalan yang saya jumpai di sana,” ungkap Sudiyo belum lama ini. Hingga Oktober 2011, para pelajar belajar di luar sekolah, bukan di lokasi sekolah. Mereka berkeinginan mengenali bacaan, tulisan dan berhitung seperti rekan sebaya di belahan lain muka bumi ini.

Di masa mendatang, apakah mereka akan bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi? Beberapa diantaranya menunjukkan sikap polosnya serta berperilaku sesuai petunjuk relawan asal setempat itu. “Besok-besok kami tetap berharap supaya ada guru relawan. Kami tidak mau terima guru PNS yang selama ini hanya makan gaji buta di kota,” pesan Lukas Yahoma, Tokoh Adat setempat. (Tabloidjubi.com/Willem Bobi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *