Tudingan Makar, Masih Diperdebatkan?

JUBI — Stigma buruk terhadap orang Papua masih terjadi, salah satunya melalui tuduhan makar, sebabnya tuduhan tersebut perlu diklarifikasi ulang.

“Tuduhan ini tidak benar, mesti diklarifikasi ulang,”  ujar Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Fajar Timur,  Frater Jhon Kayame,Pr,, kepada Tabloidjubi.com, Seninn (31/10).

Dikatakan, bahwa para pejabat dan aparat militer Indonesia masih menjerat aktivis Papua dengan alasan makar.
“Dari dulu sampai sekarang tuduhan itu masih itu-itu saja. Padahal kalau ditinjau ulang, kata makar ini mengandung banyak arti, dimana ada dualisme dalam pengertian makar, yaitu pengertian dari perspektif hukum dan kemanusiaan,” tuturnya.

Dari segi hukum,  katanya, seseorang bisa dikatakan makar apabila bertindak melawan pemerintahan dengan tindakan fisik maupun perkataan demi membentuk suatu negara. “Tapi inikan tidak. Perjuangan bangsa papua, sudah dideklarasikan tahun 1961 silam,” tegasnya mengutif materi KRP-III itu.

Ditambahkan, dari segi kemanusiaan, seseorang dikatakan makar bila bertindak melawan kodrat kemanusiaannya secara irasional dan immoral terhadap sesamanya.
“Isi KRP III kemarin, masih menghargai menghargai dan mengakui harkat kedaulatan KNRI martabat sesama bangsa sebagai manusia yang mempunyai keinginan dan harapan hidup akan masa depan masing-masing. Tapi alasan universal ini dituding balik dengan istilah makar, yang notabene memperburuk stigma manusia papua,” ucapnya.

Untuk itu, tak heran bila kalangan mahasiswa maupun rakyat di Papua menolak insiden brutal aparat TNI maupun Polisi, pasca penutupan KRP itu.
“Selain dasar demokrasi yang diduga dilanggar oleh aparat penegak hukum di republik ini, insiden ini melahirkan pelanggaran Aparat Militer Indonesia terhadap ketetapan nilai universal bagi manusia,” katanya.

Dirinya mengakui pesan tersebut, sangat jelas dalam tetapan HAM internasional. Seseorang memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, memilih dan berhak mengungkapkan pendapat dalam negara demokrasi.

“Secara terperinsi, dalam piagam HAM PBB pasal 15 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki suatu kebangsaan. Selanjutnya, ayat 2, tak seorangpun boleh dicabut hak kebangsaan itu, dan ditolak haknya untuk merubah kebangsaan,” katanya.

Atas insiden pasca KRP, aktivis dan kelompok mahasiswa di Jayapura mengkategorikan, tindakan aparat militer  Indonesia sebagai tindakan pelanggaran HAM. Senada juga terungkap dalam keterangan pers Kontras Papua, beberapa waktu lalu.

“TNI dan Polri diduga telah melakukan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” pesan Kontras Papua sebelumnya.

Tindakan  aparat juga bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil Politik Pasal 21. Pasal itu berbicara soal kebebasan hak untuk berkumpul secara damai.

Kayame berpesan agar di masa mendatang, aparat negara dalam menangani kasus apapun di Papua, mestinya mengedepankan, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.

“Disamping itu, Perlu melihat kembali apa itu makar yang sesungguhnya. Dan perlu diadakan peninjauan dan pengaturan kembali atas implementasi undang-undang pidana makar. Persoalan konteks Papua, apakah demokrasi sejalan dengan bergulirnya reformasi sejak tahun 1998? Hingga kini masih menjadi pertanyaan besar bagi warga Papua,” nilainya. (JUBI/ALMER PITS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *