Rakornis Siap Evaluasi Program Bangun Kampung Di Papua

JUBI — Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua rencanan akan menggelar Rapar Koordinasi Teknis (Rakornis), pelaksanaan Rakornis ini dilakukan untuk mengevaluasi empat hal utama yakni kelembagaan pemerintahan kampung, evaluasi tentang kewenangan pemerintauk  kampung, keuangan kampung dan peranan lembaga adat.

“Empat hal ini sangat penting sangat penting karena dari sisi kelembagaan semangat mengembangkan kampung hampir tidak mengikuti aturan dan undang-undang,” ujar Kepala Biro pemerintahan Kampung Provinsi Papua Ir.Helly Weror, kepada pers di ruang kerjanmya di kantor Gubernur Papua, Selasa (1/11).

“Kita ingin evaluasi apakah kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang dengan semangat kewenangan yang diberikan undang-undang apakah empat kewenangan ini sudah dilaksanakan atau belum,”pungkasnya.

Lanjutnya, kewenangan kampung  membicarakan tentang pendapatan asli kampung. apakah daerah-daerah ini mendapatkan subsidi melulu, serta dana alokasi kampung sesuai amanat undang-undang bahwa 10 persen diberikan kabupaten kepada kampung-kampung. “Kita ingin mengevaluasi apakah sudah benar diberikan atau tidak, dari sisi keuangan kampung, dimana rencana kegiatan akan terlaksana pada tanggal 7 November 2011 di hotel Matoa,” tandasnya.

Dan hal ini yang terjadi di Papua jika dilihat dari sisi kelembagaan, serta yang perlu dievaluasi adalah apakah kelembagaan kampung yang telah terbentuk apakah sudah diisi semua atau belum. “Seperti ada kampung yang hanya penduduknya 20 kepala Keluarga dan 10 KK sudah ingin mengembangkan kampung, pada hal aturannya harus 75 KK,”ungkapnya.

Sementara empat kewenangan sesuai dengan Undang-undang untuk satu pemerintahan kampung yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintahan kampung, tugas-tugas kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dan kewenangan-kewenangan yang lain diperintahkan oleh undang-undang.

Sementara dari sisi lembaga masyarakat adat,  apakah peranan lembaga masyarakat adat sampai saat ini  mendapat stigma bahawa selalu melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang ada saat ini. “Kita ingin mencari solusi yang terbaik agar lembaga masyarakat adat ini merupakan bagian terpenting dari pembangunan bangsa di Papua,” tandasnya.

Ia menjelaskan, momen ini  sangat jelas untuk mengevaluasai lima tahun pemerintahan selama ini sekaligus menyiapkan visi misi biro pemerintahan kampung lima tahun kedepan.  “Pemikiran-pemikiran kami dan pemerintah pusat serta dari kabupaten-kabupaten akan dipadukan untuk pembangunan pemerintahan kampung,” ucapnya.

Untuk visi misi pembangunan pemerintahan kampung yakni memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Provinsi Papua, visi yang sama akan ditemui di daerah lain mereka akan memulai memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa di daerahnya. “Tinggal bagaimana misi kami disesuaikan dengan misi Gubernur, saya kira di pemerintahan ini  satu visi saja, namun penyelenggaraan  pemerintahannya baik termasuk reformasi birokrasi,” paparnya. (JUBI/Everth Joumilena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *