Kontraktor Di Sarmi Diminta Pahami Prosedur Tender

JUBI — Berbagai masalah proyek-proyek yang diberikan pemerintah Kabupaten Sarmi dan dikerjakan oleh kontraktor kini belum tuntas, sehingga khusus kepada kontraktor atau pengusaha, agar memahami proses tender yang berjalan sesuai aturan.

Hal ini disampaikan oleh Salah satu tokoh Pemuda, Hengky Tonjau, SE, MM, menyikapi adanya dinas-dinas terkait yang meloloskan para kontraktor mengerjakan proyek tanpa proyek tender yang jelas. “Masalah proyek yang dberikan oleh pemrintah, dalam hal ini dinas pekerjaan umum, seperti pembangunan perumahan dan jembatan, tidak masuk dalam DIPA, sehingga kontraktor mengerjakan pekerjaan ini sampai selesai dan tidak bisa dibayar oleh pemerintah,” ujar Hengky Tonjau, kepada pers di Sarmi, Jumat (30/12).

Dikatakan, bahwa sebenrnya bukan tidak bisa dibayar, akan tetapi bisa dibayar,  hanya saja kebijakan tidak dialokasikan dalam APBD Sarmi.  “Ini suatu polemik, sebab  dengan adanya proses demikian salah, sehingga kontraktor menyalahkan pemerintah dan memasukan tagihan proyek bahkan sudah beberapa kali pertemuan,” akuinya.

Hengky Tonjau yang juga sebagai aparat pemerintah Kabupaten Sarmi mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan, karena dananya tidak dialokasikan dalam APBD. “Harus dipahami oleh kontraktor juga, yakni untuk penjabat careteker bupati tidak mempunyai kebijakan penuh terkait finansial, terutama anggaran. Karena hanya dua tugas yang dijalani, yaitu menjalankan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas Pemilukada sampai pelantikan selesai,” paparnya.

Kontratktor menyalahkan pemrintah, katanya,  adalah salah juga, karena kontraktor kerjakan pekerjaan yang tidak tertuang dalam APBD Sarmi. “Pemerintah tidak memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), namun yang terjadi adalah semacam disposisi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) oleh kasubdin pada bidang terkait tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu,” nilainya.

Akibatnya pada saat kerja, banyak tagihan , akan tetapi dananya tidak dilokasikan dan akhirnya terkantung-kantung. Dirinya berharap, dengan adanya Bupati baru kabupaten Sarmi yang baru dilantik, Bupati Mesak Manibor dan Wakil Bupati Alberthus Suripno pada sidang APBD 2012, mudah-mudahan ada kebijakan yang diambil dalam mengatasi persoalan ini.

“Mengatasi persoalan ini dengan catatan kontraktor jangan ada penunjukkan lansung, akan tetapi ditenderkan oleh panitia pelalangan, disisi lain bagi kontraktor harus memiliki kantor yang jelas, bukan kantor berjalan seperti dokumen dan stempel dalam tas, hal ini tidak boleh,” pesannya.

Hengky Tonjau dalam keterangannya sangat mempercayai kemampuan dari bupati terpilih yang baru dilantik, karena memiliki pengalaman birokrasi dan segudang pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.

“Saya kira dua, bapak Suripno adalah orang birokrasi dan punya pengalaman, pernah menjadi sekertaris daerah (Sekda) di Sarmi dan pasti punya kemampuan menata bikrorasi, demikian walaupun Bupati Mesak Manibor masih muda tetapi punya wawasan yang baik dan energic serta mempunyai wasasan untuk membangun Kabupaten Sarmi kedepan secara mandiri dan bermartabat,” tandasnya. (Jubi/Eveerth)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *