KontraS Papua: 65 Kasus Kekerasan Di Papua Sepanjang Tahun 2011

JUBI—Kordinator KontraS Jayapura, Olga Hamadi mengatakan eskalasi kekerasan meningkat di Papua sepanjang tahun 2011. Olga mengatakan itu kepada tabloidjubi.com di kantor Kontras Padang Bulang-Abepura, Jumat (30/12). “Monitoring kami menunjukan eskalasi kekerasan di Papua meningkat di tahun ini,” katanya.

Olga membedakan kekerasan yang terjadi dalam tiga bentuk. Kekerasan misterius, kekerasan yang dilakukan polisi dan kekerasan yang dilakukan militer. Kekerasan misterius menempati posisi pertama dan disusul kekerasan dari pihak kepolisian dan militer terhadap orang Papua.

“Kami mencatat ada 15 kasus kekerasan yang dilakukan polisi, 9 kasus dari militer dan 30/40 kasus misterius yang terjadi di tahun 2011,” kata Olga.

Olga mengatakan motif dari kekerasan yang dilakukan pihak kemanan maupun kelompok orang yang tidak dikenal sama. Ada motif kepentingan bisnis dan motif yang sengaja diciptakan dari pihak-pihak tertentu.

“Kita boleh bilang kekerasan dari militer dan polisi bisa masuk ke dalam motif bisnis ekonomi. Kita lihat saja kekerasan di areal Freeport. Freeport mendanai pihak keamanan mengamankan wilayah itu dari penembakan misterius.” kata Olga, mencontohkan kasus Freeport.

Polisi belum mampu mengungkap pelaku penembak misterius itu sampai hari ini. Belum terungkapnya pelaku kekerasan misterius ini membuat Olga heran karen terus terulang di tempat-tempat yang sama.

“Kekerasan terus terulang di tempat yang sama. Di Jayapura (Nafri) dan Timika (Areal Freeport). Kejadian di tempat yang sama ini mesti mempermudah polisi mengungkapnya namun sampai hari ini belum,” katanya heran.

Olga meragukan profesionalisme polisi dalam menagani dan mengungkap kekerasan yang ada di Papua. “Polisi ini belum profesional.” Ia menduga kekerasan ini akan meningkat di tahun yang akan datang jika polisi masih bertindak seperti sepanjang 2011.

Olga menekankan stigma menjadi penyebab kekerasan terhadap orang Papua. “Pihak aparat ini mengatakan orang Papua separatis. Stigma ini melegitimasi mereka melakukan kekerasan terhadap orang Papua.”

Rakyat Papua yang mengalami kekerasan itu tidak mendapatkan keadilan hukum. Rakyat malah menjadi korban  berlapis di dalam pengadilan ketika institusi polisi dan militer melindunggi anggotanya yang bersalah.

“Kasus kekerasan yang terjadi mesti diselesaikan di pengadilan umum tetapi selama ini diselesaikan di pendadilan militer. Keputusannya berupa teguran. Ini tidak adil dengan perbuatan yang ada,”tegas Olga.

Demi penegakan keadilan hukum, Olga mengusulkan pemerintah mendirikan pengadilan HAM di Papua dan menyelesaikan kasus di pengadilan HAM atau menyelesaikan kasus kekerasan di pengadilan umum. Ini penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di alam demokrasi yang menjadi ideologi bangsa ini.

Paham demokrasi itu akan menjadi nyata lagi bila pemerintah membebaskan sejumlah tahan politik di Papua. “Tapol/Napol itu perlu dibebaskan. Mereka ini kan menyampaikan aspirasi di alam demokrasi. Menyampaikan aspirasi itu kan wajar. Mengapa Negara harus menahan mereka?”tanya Olga.

Olga juga mengusulkan pemerintah harus merubah cara padang terhadap orang Papua yang melegitimasi militer dan polisi untuk melakukan kekerasan terhadap orang Papua. “Stigma separatis harus dihilangkan karena ini penyebab pihak keamanan bertindak arogan, pengejaran, penangapan, penyiksaan dan pembunuhan.”

Perubahan cara padang ini peting karena cara padang itu yang menentukan perilaku dan pendropingan pasukan ke Papua yang tidak menyelesaikan masalah ini. Malah pendropingan pasukan itu menambah persoalan kekerasan. “Pengiriman pasukan tidak memberi dampak positif. Kekerasan semakin meningkat, maka perlu menghentikan pengiriman pasukan yang berlebihan” katanya.

Sementara itu, Peneas Lokbere mewakili korban kekerasan keamanan pemerintah Indonesia mengatakan tidak ada keadilan bagi rakyat yang korban. Rakyat malah menjadi korban berlapis pihak keamanan. Pihak keamanan menjadi kebal terhadap hukum Indonesia. “Rakyat Papua tidak mendapatkan keadilan. Rakyat dikatakan separatis, dikejar-kejar, disiksa dan dibunuh lalu tidak mendapatkan keadilan di pengadilan. Hukum ini seolah-olah untuk rakyat dan tidak untuk pemerintah,”katanya. (JUBI/VOXPOPA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *