Tak Ada Sekolah di Kawasan Pendulangan Emas Degeuwo

JUBINama Degeuwo sudah tak asing lagi di persada Nusantara sejak ditemukan deposit emas tahun 2001. Aktivitas penambangan emas masih berlangsung hingga saat ini. Dari limpahan emas yang terus dikeruk di sejumlah lokasi sepanjang Kali Degeuwo, hingga kini tak ada fasilitas pendidikan bagi anak-anak setempat. Masa depan mereka suram.

“Degeuwo dijadikan pusat pendulangan emas, tapi tidak ada pendidikan. Anak-anak di situ tidak biasa sekolah. Kasihan masa depan generasi muda Papua dari Degeuwo dan sekitarnya ini,” kata Sekretaris Lembaga Pendidikan Papua (LPP), Yermias Ignatius Degei, S.Pd, kepada tabloidjubi.com, Senin (30/1).

Selain sekolah, pusat layanan kesehatan masyarakat juga tak ada. Jangankan Puskesmas atau Pustu, pos klinik saja tidak ada. “Ironis melihat fakta di Degeuwo. Sampai sekarang orang-orang terus dulang emas banyak-banyak, tetapi nasib anak-anak Degeuwo tidak diperhatikan,” ungkapnya.

Sejak ditemukan deposit emas dan diserbu orang-orang dari berbagai daerah, hingga sekarang kawasan penambangan ilegal itu tak terkontrol oleh pemerintah. Kehadiran pengusaha emas di daerah itu turut membawa pengaruh buruk yang mengancam dan merusak tatanan hidup warga asli Degeuwo. Soalnya, bukan hanya menambang saja, mereka bahkan menjual minuman keras (miras), ada yang bekerja untuk mendatangkan ratusan Pekerja Seks Komersial (PSK).

“Usaha-usaha lain yang sebenarnya membunuh masyarakat disitu juga sedang dilakukan. Misalnya penjualan miras, di Degeuwo ada 27 cafe, 24 tempat biliar, bahkan ada 25 rumah PSK. Terus ada kios pengusaha ilegal itu 70 lebih, tempat jual minuman keras dan segala macam. Itu data yang kami kumpulkan di lapangan,” tutur Degei.

Di Degeuwo, tak jarang terjadi barter. Orang setelah mendulang emas, sekitar 1,2 gram dipakai untuk barter dengan seks dan sebotol minuman keras. “Ini berbahaya,” ujar Yeri.

Fakta lain, setiap aktivitas pemilik perusahaan, pengusaha dan pedagang yang ada di beberapa lokasi pendulangan emas, mendapat pengawalan aparat keamanan. Oknum aparat berasal dari beberapa kesatuan, ditugaskan untuk mengawal berbagai usaha bisnis di Degeuwo.

“Sejauh ini dampak yang ditimbulkan memang banyak sekali dan itu benar-benar dirasakan oleh orang asli. Sayangnya, selama ini tidak pernah dituntaskan. Jadi, kalau bisa pemerintah segera tertibkan kawasan Degeuwo dari berbagai aktivitas dan pengaruh lain yang bisa mengancam tatanan hidup masyarakat sipil setempat,” tuturnya berharap.

Keinginan menutup areal penambangan ilegal itu masih terus dikumandangkan Aliansi Intelektual Suku Wolani-Moni (AISWM): Thobias Bagubau dari AISWM dan John Kobepa selaku Ketua Tim Terpadu Advokasi Penambangan Liar Sepanjang Kali Degeuwo menyatakan, Degeuwo harus ditutup.

Alasan yang disampaikan adalah banyaknya permasalahan di lokasi pendulangan emas sepanjang Kali Degeuwo tak pernah ditangani. Selaian itu, hingga kini masyarakat pemilik ulayat di daerah itu belum merasakan adanya suatu perubahan terutama kesejahteraan mereka.

“Kalau tidak pernah duduk bersama antara semua pihak terkait seperti pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat untuk menyelesaikan segala persoalan di Degeuwo, maka solusinya terakhir adalah tutup lokasi itu dari berbagai aktivitas,” ujar Thobias Bagubau belum lama ini.

Degeuwo mulai dijadikan sebagai kawasan pendulangan emas tradisional sejak 2002. Saat itu Degeuwo berubah bagaikan magnet bagi para pemburu emas. Orang berbondong-bondong ke Degeuwo. Beberapa lokasi dibuka. Sekitar tahun 2005, alat berat mulai diangkut dengan helikopter ke wilayah yang berada di perbatasan Nabire-Paniai itu. (Jubi/MY)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *