Pengamanan Sidang Ketua Dewan Adat Papua Berlebihan

 

JUBI — Pengamanan sidang ketua dewan adat Papua, Forkorus Yaboisembut dan empat rekan lainnya di Kantor Pengadilan Negeri Klas I A di Abepura, Senin (30/1) kemarin,dinilai berlebihan. Tak hanya itu, pengamanan itu juga dinilai membuat masyarakat merasa tidak aman.

 

Hal ini di kemukakan Wirya, salah satu aktivis Hak Asasi Manusia di Biak saat di wawancarai tabloidjubi.com di Kantor Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker  LSM) Papua di Abepura, Jayapura, Selasa (31/1) siang. Menurutnya, sistem pengamanan yang di diterapkan oleh aparat keamanan dalam sidang perdana Forkorus Cs berlebihan.

 “Bagi saya, pengamanan yang di lakukan  wajar-wajar saja. Boleh saja tapi, pasti kan di dalamnya banyak intelijen. Jangan terkesan terlalu terfokus,” ujarnya. Dia menuturkan, keamanan yang diterapkan bakal berdampak buruk di mata publik.

 Koordinator Foker LSM  Papua wilayah Biak ini menilai, pengamanan itu justru membuat masyarakat merasa tidak aman. Selanjutnya, kepolisian harus menjelaskan kehadiran anggota tentara yang di libatkan. “Pihak polisi harus jelaskan kehadiran polisi dalam pengamanan kemarin,” ujarnya lagi.

 Ternyata penilaian keamanan yang berlebihan itu tak hanya datang dari Wirya. Namun, penilaian yang sama juga datang dari beberapa mahasiswa. “Saya kemarin ke kampus pagi-pagi ke arah kotaraja, saya lihat polisi banyak sekali di depan Kantor Pengadilan. Mereka bersenjata lengkap. Bagi saya, ini terlalu berlebihan karena Forkorus dan empat tersangka lainnya tidak bersenjata,” kata Keliky, salah satu mahasiswa Universitas Ottow Geisler Papua di Kotaraja, Abepura. 

 Lanjut dia, selain lima tersangka, warga yang datang hendak mengikuti sidang juga tak melawan dan tidak bersenjata. “Masyarakat datang ikut sidang tidak bawa alat tajam atau buat onar. Tapi, saya lihat mereka harus antre dan di periksa satu persatu secara ketat. Ini sudah terlalu lewat batas,”  katanya lagi.

 Menurutnya, sistem pengamana itu bakal menimbulkan citra buruk dalam instutusi kepolisian. Warga akan terus memberikan penilaian yang buruk kepada polisi. “Pandagan masyarakat akan buruk kepada polisi. Mereka akan terus menerus menyalahkan polisi,” ujarnya.

 Hal serupa juga di sampaikan Yosi mahasiswa lainnya. Menurut Yosi, aparat terlalu lewat batas dalam menjaga sidang perdana makar. Pengamanan yang diterapkan seperti perang. “Seperti mau perang saja jadi polisi harus gantung senjata kiri-kanan. Barck cuda harus di siagakan dengan jarak sekitar 300 meter dari tempat sidang,” ungkapnya. 

 Sebelum persidangan digelar, pada Jumat (27/1) Hari Maturbongs, salah pengacara hukum kelima tersanga itu mengatakan, kepolisian Papua di minta membuka akses pengamanan bagi semua pihak. Baik masyarakat maupun wartawan yang hendak melakukan peliputan. Korps seragam cokelat ini juga di minta tak berlebihan dalam mengamankan jalannya sidang.

 Kepala bidang hubungan masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Wachyono mengatakan jumlah personil yang di turunkan untuk menjaga sidang Forkorus Cs sebanyak 597 orang. Pasukan yang di turunkan itu terdiri dari Polda Papua dan Kodim. 

 “Ini proses penegakan hukum. Jadi mari kita bersama-sama menghormati hukum. Negara ini kan negara hukum. Silahkan proses hukum tetap berjalan,” kata Wachyono. Lanjut dia, masyarakat di harapkan jangan terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang. “Kita amankan proses hukum ini dengan baik,” kata Wachyono kepada pers usai sidang, Senin.

 Dalam dakwaan yang di bacakan ketua mejelis hakim, Jeck L. Oktovianus menyatakan, para terdakwa berusaha memisahkan sebagian wilayah NKRI yaitu wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemisahaan itu merupakan permulaan pembentukan Profil Negara Papua Barat yang akan di usulkan ke sekjen PBB sebagaimana tertulis dalam dokumen deklarasi bangsa Papua yang di bacakan di ujung Kongres Rakyat Papua III, 19 Oktober 2011.

 Catatan lain dalam dakwaan itu menyebutkan, kelima tersangka di tangkap lalu di periksa kemudian giring ke pengadilan lantaran kompak dan bekerja sama dalam Kongres kala itu. Terdakwa satu, Selvius Bobii selaku ketua panitia pelaksan Kongres, terdakwa dua,  August Makbrawen Sananay Kraar selaku koordinator logistik dan perlengkapan dalam kepanitiaan, terdakwa tiga, Dominikus Sorabut selaku anggota panitia yang membacakan profil Negara Papua.

 Selanjutnya, terdakwa empat, Edison G. Waromi selaku penanggung jawab dalam kepanitian sekaligus pemimpin kolektif Papua. Terakhir, terdakwa lima, Forkorus Yaboisembut juga sebagai penanggung jawab dalam kepanitiaan tapi juga sebagai pimpinan kolektif  Papua. (JUBI/Musa Abubar)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *