Jabatan Perwakilan Kepala BPK Papua Diserah Terimakan

JUBI Pemerintah Provisi (Pengprov) Papua menggelar serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua dari pejabat lama, I Nyoman Sardiana kepada pejabat baru, Ketut Suadnyana Merada.

Sertijab dilangsungkan di aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Selasa (28/2). Dalam sambutannya, Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai mengatakan, pergantian Perwakilan Kepala BPKP Papua ini merupakan kebijakan dari Kepala BPKP sesuai Surat Keputusan No. KEP-70/K/SU/2012 tanggal 3 Februari lalu mengenai pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan BPKP.

“Dalam manajemen organisasi, mutasi pejabat adalah hal yang wajib dilakukan agar organisasi itu sehat. Demikian juga dengan BPKP, sebagai organisasi besar yang memiliki perwakilan disetiap provinsi di Indonesia. dan pergantian pejabat merupakan sesuatu yang rutin dilakukan,” kata Syamsul Arief Rivai.

Menurutnya, sebagai auditor BPKP bertanggung jawab kepada presiden seperti yang tertuang dalam PP No.60 tahun 2008 serta berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui tiga fungsi yaitu, pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu seperti kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan dari presiden.

“Yang kedua, reviu atas atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampikan menteri keungan pada presiden. Dan yang ketiga adalah pembinaan penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini Pengprov Papua senantiasi bekerjasama dengan perwakilan BPKP Papua berupa pendampingan pengelolaan keuangan daerah.

“Sehingga secara bertahap menigkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan Pengprov Papua yang merupakan perwujudan komitmen kepala daerah,” tuturnya.

Syamsul Arief Rifai megungkapkan, akan lebih baik lagi jika dimasa mendatang selain mendapingi pemerintah daerah dalam berakuntabilitas, BPKP juga membantu pemerintah daerah menigkatkan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang tercermin dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi AIKP pemerintah dareah. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *