Pejagub Papua Kukuhkan 43 PPID

JUBI — Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai mengukuhkan 43 Pejabat Pengelola Informasih dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pengprov) Papua di Gedung Negara, Selasa (28/2). 43 pejabat PPID ini terdiri dari Ketua dan anggota. Kepala Biro Humas dan Protokol Pengprov Papua, Johana Orpa Ani Rumbiak dipercaya sebagai ketua PPID.

Pejagub Papua, Syamsul Arief Rivai dalam sambutannya mengatakan, ia berharap setelah dilantik para PPID bisa menguasi informasi dengan baik karena itu menjadi salah satu hal yang membedakan orang yang tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan.

“Hari ini ibu dan bapak sekalian dilantik untuk menguasai informasi. Harapan saya tentu saja adalah dengan penguasaan informasi yang kuat bisa dibedakan dengan orang yang tidak menguasai informasi. Seorang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan ditentukan penguasaannya terhadap informasi.

Menurutnya, PPID wajib menguasai informasi mengingat mereka ini menempati posisi yang strategis distruktur pemerintah. Sehingga smeua pejabat paling tidak menguasai substansi informasi.

“Ibu dan bapak menempati posisi strategis distruktural pemerintah. Dan menguasai informasi itu wajib untuk. Informasih tidak ada artinya jika tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Semua pejabat harus paling tidak menguasai substansi informasih.  Kalau tidak menguasi informasi percaya organisasi yang dipimpinnya akan carut-marut,” ujarnya.

Dikatakannya, keputusan seorang pimpinan ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola informasi. Selain itu undang-undang no 14 tahun 2008 tetang keterbukaan informasi menyebutkan jika setiap masyarakat berhak memperoleh informasi yang ada dikantor pemerintah dan tidak bisa ditutup-tutupi.

“Oleh karena ini kehadiran bapak dan ibu dalam mengelola informasi tidak lain adalah meningkatkan kinerja organisasi itu. Bahkan menurut undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi menyebutkan, setiap masyarakat berhak memperoleh informasi yang ada di kantor pemerintah. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi,” tandas Syamsul Arief Rivai. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *